Oleh: Budi Winarto
mepnews.id – Rentetan peristiwa akhir-akhir ini jadi perbincangan kalangan civil society, akademisi dan prakatisi profesional. Awalnya, kita dihebohkan dengan apa yang disebut sebagai politik identitas, pemilihan presiden bertajuk demokrasi yang ‘cacat proses,’ partai-partai disatukan lewat komando di bawah satu kepentingan, kegaduhan internal partai-partai politik menyangkut pelengseran ketua umumnya. Saat ada diskusi nasab nabi yang berujung ketegangan, muncul keputusan MK tentang undang-undang pilkada dan alibi DPR untuk merivisinya, dan terakhir sebelum akhir ada istilah viral ‘raja jawa’.
Dari rentetan peristiwa itu timbul pertanyaan, apakah semuanya secara alami ada atau sengaja diadakan untuk sebuah kebenaran yang dinisbikan?
Sejarah membisikkan pengetahuan pada kita yang mau membaca. Sebagaimana Faisal, raja Arab Saudi yang dikenang karena menyelamatkan perekonomian negara lewat reformasi dan kebijakan modernisasi, justru ditembak lalu meninggal saat menjalani perawatan di tangan putra saudara tirinya. Mahatma Gandhi, dikenal sebagai pemimpin gerakan kemerdekaan India yang berjuang melawan rezim kolonial Inggris, juga mati dalam proses yang tak kalah tragis karena dibunuh Nathuram Godse seorang ekstremis Hindu yang menentang sikap toleran terhadap Muslim. Benazir Bhutto, wanita pertama yang memimpin negara muslim modern, juga meninggal akibat serangan bom bunuh diri. Beberapa tokoh besar lain semisal Anwar Sadat atau Muammar Gaddafi juga mengalami kematian yang hampir sama.
Jauh sebelumnya, ada Fir’aun raja zalim yang mengakui dirinya sebagai tuhan dan memaksa rakyat untuk mengakuinya. Yang tidak patuh akan dibunuh. Kemudian, ada Qorun yang ingkar atas segala nikmat yang Allah Swt berikan sehingga akhirnya mati dalam keadaan diadzab tertimbun beserta harta bendanya ke dalam tanah dalam waktu semalam.
Sejarah-sejarah tersebut bukan hanya perlu dibaca melainkan juga harus diiringi kontemplasi mendalam untuk kita renungkan. Setiap apa yang akan kita lakukan tentu memerlukan perhatian serius akan dampak yang nanti akan ditimbulkan. Sebuah nilai yang tidak sekadar nilai melainkan betul-betul bernilai dari tindakan. Bukan hanya untuk diri sendiri maupun kelompok, melainkan berdampak pada khalayak lebih luas. Maka, berpijak pada aturan-aturan yang telah digariskan agama, itu menjadi salah satu ikhtiar agar kita bisa diselamatkan Tuhan.
Meski sosok Fir’aun dan Qorun sudah meninggal, tetapi sifat-sifat mereka masih hidup. Sifat-sifat tamak, sombong, atau zalim masih langgeng dan melekat pada para pemimpin yang tidak amanah. Berjuang di baris terdepan untuk kebaikan saja masih banyak musuhnya, apalagi kalau tindakan pemimpin itu justru salah dan terlalu jauh dari aturan dan norma pada umumnya. Kelak, penyesalannya bukan hanya di dunia, tetapi di hari saat penyesalan sudah tidak ada artinya. Di situlah hukuman tiada henti akan dirasa.
Demokrasi
Hidup di negara demokratik, seyogyanya para pemimpin menjalankan amanah sesuai apa yang digariskan, dan bukan hanya untuk kepetingan sesaat. Apalagi, demokrasi yang kita anut adalah Demokrasi Pancasila. Secara konsep, Pancasila punya sila pertama berupa ketuhanan. Ini menjadi isyarat bagi para pemimpin agar menerapkan undang-undang dan praktik baik berdasar ajaran agama yang dianutnya. Dengan begitu, ia tidak mungkin tersesat –apalagi meyesatkan orang lain.
Demokrasi Pancasila sebenarnya merupakan sistem pemerintahan di mana seluruh kebijakannya diarahkan dengan penuh hikmat dalam kebijaksanaan melalui proses musyawarah dari perwakilannya yang didasarkan pada ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk menjadikan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Moral politik dalam Islam
Setiap diri kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin yang memiliki kekuasaan tentu bisa melahirkan kebijakan yang harus berorientasi pada kemaslahatan yang dipimpinnya. Ingat, kekuasaan yang sesungguhnya itu bukanlah milik manusia melainkan milik Allah SWT.
Meski kedaulatan di tangan rakyat, tentu dalam menjalankan pemerintahan tidaklah mungkin rakyat mengambil kebijakan secara personal. Rakyat harus memiliki wakil agar bisa menyalurkan aspirasi kebaikan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan. Harapan tinggi terhadap para wakilnya, tapi kenyataanya pada posisi-posisi stategis sering jauh dari harapan. Hasil kebijakan sering terhenti pada aspirasi sendiri maupun kelompok para wakil itu. Entah mengapa. Mungkin salah satunya disebabkan oleh biaya politik yang mahal, dan budaya masyarakat yang sudah pada level menuntut tanpa melihat ‘proses moral mereka sendiri.’ Padahal politik sendiri adalah dunia realitas yang penuh kompleksitas.
Akhlaq pemimpin dalam perspektif Islam
Ujung dari ibadah kita adalah akhlaq yang baik. Akhlaq adalah iman yang terlihat. Oleh karenanya, pemimpin yang memiliki akhlaq baik akan memposisikan dirinya untuk berbuat baik demi dan untuk kemaslahatan bersama. Di dalam kepemimpinan yang Islami, pemimpin yang berakhlaq tidak hanya akan menjadi penutur cerita, melainkan juga berjuang untuk mencapai satu titik yang membuat orang lain akan menuturkan cerita baik akan dirinya.
Pemimpin yang baik tentu akan selalu memegang teguh moralitasnya. Adapun moralitas adalah standar ukur kebenaran yang bisa dilakukan dengan dua cara; secara ontologis dan secara teologis. Ontologis adalah suatu pandangan di mana sesuatu bisa dikata baik atau buruk dari caranya. Sedangkan pandangan teologis, sesuatu dikatakan baik dan buruk bisa dilihat dari tujuannya.
Oleh karena itu, tidak ada cara untuk menyembuhkan bangsa kita yang sedang sakit ini selain dengan dimulai dari diri kita, keluarga dan masyarakat secara luas. Kesadaran untuk tidak berpikir instan sangatlat dibutuhkan. Memperkaya literasi agar setiap gejala mampu kita analisis dengan tepat adalah keniscayaan. Masyarakat yang tidak ‘kagetan’ pada iming-iming calon pemimpin adalah bentuk ketidaktergantungan.
Pada akhirnya, tumbuhnya budaya yang baik. Bukan hanya negaranya yang beradab, melainkan masyarakat dan pemimpinnya juga memiliki adab. Untuk menjadikan budaya seperti itu, tentu harus ada peran pemerintah melalui kebijakannya. Terutama para pemimpin pada lembaga negara.
Jadi di sinilah titik temu hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial dengan melibatkan aturan dan peran Tuhan di dalamnya.
Wallahu a’lam bishawab.