Oleh: Yazid Mar’i
mepnews.id – Arah bangsa Indonesia pada 2026 berpusat pada konsolidasi ekonomi dan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. Fokus strategis ini dijalankan melalui sinergi agenda global seperti SDGs dan roadmap nasional, dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4 persen. Target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen adalah sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya mengakselerasi mesin pembangunan. Angka ini, jika tercapai, akan menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan pemulihan ekonomi tercepat di dunia. Optimisme ini didukung oleh target pengendalian inflasi yang dijaga di level 2,5 persen, sebuah angka yang krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian harga komoditas global.
Namun, pemerintah juga bersikap realistis terhadap tantangan eksternal. Nilai tukar Rupiah 12 Agustus 2026 dibuka melemah ke kisaran Rp17.868 hingga Rp17.870 per USD. Di pasar spot, rupiah bertengger di angka Rp17.869 per USD, mengalami penurunan 8 poin (0,04%) dari penutupan perdagangan hari sebelumnya dengan tingkat inflasi berdasarkan BPS sebesar 2,88% secara tahunan (year-on-year) dan mengalami deflasi 0,14% secara bulanan (month-to-month).
Berdasarkan data ini tentu badai ekonomi global masih menjadi faktor yang harus diwaspadai. Ini adalah cerminan bahwa stabilitas ekonomi domestik harus dibangun di atas fondasi yang kokoh untuk menahan gejolak dari luar.
Di sektor pendidikan, terdapat dorongan kuat untuk melakukan glokalisasi pendidikan, yakni memadukan wawasan global dengan nilai-nilai lokal (Nusantara) agar anak bangsa mampu bersaing secara internasional namun tetap berakar pada budayanya. Hal ini juga mencakup pembangunan karakter generasi muda untuk menjadi pemikir yang menentukan arah masa depan bangsa.
Pada waktu yang sama, pemerintah mendirikan Sekolah Rakyat untuk menjawab kebutuhan bagi masyarakat kurang beruntung menikmati pendidikan yang sama dan berkualitas. Pertanyaan berikutnya adalah apakah berdirinya sekedar formalitas atau betul-betul untuk dan bagi rakyat? Jika betul, secara tidak langsung Indonesia bisa disebut belajar kepada Cina untuk hal yang satu ini.
Pemerintah juga mengagendakan Beasiswa Garuda untuk memberikan peluang kepada anak-anak Indonesia yang berbakat tapi kurang mampu agar bisa menikmati pendidikan tinggi berkualitas. Juga mengagendakan pula membuka kerja sama luar negeri untuk membuka ruang pendidikan di Indonesia, dibarengi rencana menutup fakultas atau prodi yang tidak sinergi dengan kebutuhan pasar. Dua yang terahir ini berujung penolakan beberapa Perguruan Tinggi yang kurang siap bersaing (seperti yang juga terjadi di Kabupaten Bojonegoro) berupa penolakan atas rencana berdirinya PTN selain Kedokteran.
Selain itu, berbagai kebijakan strategis jangka pendek semisal program MBG dan KDMP tampaknya tetap akan melenggang, meski tantangan terhadap praktik di lapangan banyak terjadi penyimpangan dan kendala sosial local wisdom. Demian juga pada program jangka panjang terus ditegaskan oleh pemerintah guna memperkuat perekonomian, menjaga kekayaan alam, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata.
Pertanyaan kemudian akankah kemerdekaan ke-81 tahun ini tetap pada koridor cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang pada pembukaan UUD 1945; Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial? Kuncinya hanya ‘satu’, akankan para pemegang policy bekerja untuk Tuhan, untuk negara, dan untuk rakyat atau untuk diri sendiri dan kelompoknya? Apakah partisipasi rakyat masih ada dan bisa digerakkan?
Maka niat baik adalah jawaban dari semua yang ada.
Catatan siang Warung Kopi Bu Tiyok, 12 Agustus 2026
POST A COMMENT.