Power of Netizen dalam HKI Citayam Fashion Week

mepnews.id – Pengajuan pendaftaran merek Citayam Fashion Week (CFW) tengah menjadi buah bibir di masyarakat beberapa waktu lalu. Pasalnya, permohonan ini diajukan pihak-pihak bukan pencetus ide CFW. Terus menuai banyak kecaman di media sosial, pengajuan merek CFW akhirnya ditarik oleh pemohon.

Prof Mas Rahmah

Guru besar bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) asal Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Mas Rahmah SH MH LLM, menyoroti ini sebagai bentuk the power of netizen yang lebih cepat daripada prosedur hukum yang berlaku.

“Untuk mendaftarkan merek, diperlukan beberapa tahapan prosedur formal yang telah ditetapkan UU Merek. Tapi di sini kekuatan netizen di jalur non-hukum sangat efektif membuat pemohon menarik kembali pendaftaran merek,” ungkapnya pada Jumat (5/8/2022).

Menurut Prof Rahmah, merek merupakan satu dari tujuh jenis HKI yang diatur dalam perundang-undangan HKI di Indonesia. Merek yang berhasil didaftarkan akan memberikan hak eksklusif bagi pemegangnya untuk menggunakan sendiri mereknya dan melarang pihak lain menggunakan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar miliknya.

“HKI diciptakan untuk melindungi hasil kreasi intelektual manusia. Selain sebagai penghargaan dalam menciptakan karya, HKI juga memiliki aspek perlindungan dari kemungkinan peniruan atau pemakaian pihak lain yang tidak berhak. Karena memberi jaminan perlindungan hukum atas hasil kreativitas manusia, maka HKI turut berperan penting dalam mengembangkan sektor industri kreatif.”

Hak cipta merupakan hak yang otomatis dimiliki pencipta tanpa memerlukan proses formalitas atau pendaftaran karena bersifat automatic protection. Begitu ciptaan diwujudkan, hak cipta atas ciptaan tersebut lahir. Sedangkan, HKI selain hak cipta dan rahasia dagang, harus didaftarkan melalui prosedur dengan persyaratan pendaftaran yang ditetapkan perundang-undangan HKI.

“Permohonan pendaftaran merek melalui empat tahapan. Pemeriksaan formalitas selama maksimal 15 hari, pengumuman selama dua bulan, pemeriksaan substantif selama maksimal 150 hari, hingga penerbitan sertifikat merek sebagai bukti resmi pendaftaran merek dikabulkan,” sebutnya.

Dalam jangka waktu dua bulan masa pengumuman pendaftaran merek, masyarakat dapat mengajukan keberatan atau oposisi. Keberatan tersebut telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).

“Keberatan atau sanggahan ini akan dipertimbangkan pada masa pemeriksaan substantif merek, dan dapat mengakibatkan penolakan pendaftaran merek. Namun, bila hak merek sudah terlanjur diberikan dan oleh karenanya diterbitkan sertifikat merek, masyarakat tetap dapat mengajukan gugatan pembatalan merek,” jelas Ketua Pusat Studi Kekayaan Intelektual (PKKI) FH Unair tersebut.

Keberatan Oleh Netizen

Dalam kasus CFW, meskipun tidak melalui mekanisme keberatan yang disediakan oleh UU Merek, netizen telah menunjukan keberatan atas pendaftaran merek melalui kritik sosial yang disampaikan.

“Yang kita lihat di sini, bahwa the power of netizen berhasil meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pendaftaran merek dengan dilandasi itikad baik serta prinsip keadilan yang harus diutamakan saat ingin mendaftarkan merek,” jelasnya.

Bagi Prof Rahmah, fenomena ini perlu dimaknai sebagai momen untuk meningkatkan literasi tentang HKI, serta meningkatkan kesadaran menghargai karya orang lain dan melindungi  karya sendiri termasuk pendaftarannya. “Kesadaran pentingnya ber-HKI bagi kelompok masyarakat kreatif khususnya yang marjinal, akan meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif.”

 

Menganut sistem first to file, maka pendaftar pertama diberi prioritas mendapatkan Hak Eksklusif Merek. Meskipun demikian, Ketua Pusat Studi Kekayaan Intelektual (PKKI) FH Unair tersebut menyebutkan, first to file harus dilandasi iktikad baik oleh pendaftar merek.

Terhadap pendaftaran merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), masyarakat atau pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan oposisi saat pendaftaran merek di tahap pengumuman di Berita Resmi Merek.

Keberatan ini menjadi dasar pemeriksaan substantif untuk mengabulkan atau menolak pendaftaran merek. Namun, apabila pendaftaran dikabulkan dan sudah terlanjur mengeluarkan sertifikat merek, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga.

“Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak karena alasan diajukan dengan iktikad tidak baik atau memiliki persamaan dengan merek lain baik persamaan pada pokoknya maupun persamaan secara keseluruhan. Suatu merek juga tidak dapat didaftar apabila merupakan nama/lambang milik umum, atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum,” jelasnya. (*)

Facebook Comments

Comments are closed.