mepnews.id – Implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Klaten resmi dilaksanakan satuan pendidikan pada tahun pelajaran 2022/2023. Untuk mengetahui kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum baru tersebut, dilakukan kunjungan kerja pimpinan ke daerah terkait implementasi Kurikulum Merdeka.
Kegiatan di Kabupaten Klaten dilaksanakan pada Rabu 20 Juli 2022 di SMP Negeri 1 Jogonalan diikuti berbagai pihak dari unsur Dinas Pendidikan, Dewan pendidikan, sekolah penggerak, MKKS, Korwas SD-SMP, Ketua K3S, Ketua Paguyuban Korwil, Ketua PSP TK, Ketua KKG SD, Ketua MGMP SMP. Juga, para kepala TK, SD, SMP dan SMA.
Harmanto, dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah, dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan kunjungan dari Pimpinan Kemendikbudristek untuk melihat persiapan implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan.
“Kami ingin melihat dan mendengar permasalahan persiapan implementasi Kurikulum Merdeka di Klaten agar mendapatkan data valid dari informasi langsung dari pelaksana di sekolah,” kata ia.
Komunitas belajar harus memanfaatkan seluruh sumber yang tersedia dari platform Merdeka Mengajar. Kemendikbudristek menyediakan platform itu agar digunakan sebagai sumber materi Kurikulum Merdeka sebelum guru mempraktikkan di dalam proses belajar mengajar di kelas.
“Manfaatkanlah platform Merdeka Mengajar sebaik-baiknya. Ikuti semua materi yang tersedia sampai selesai, dan mendapatkan bukti bahwa guru betul-betul melalui materi di dalam platform dari awal sampai akhir,” tambahnya.
Suparman, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, menyampaikan sudah 76% guru di Kabupaten Klaten telah menggunakan platform Merdeka Mengajar.
“Melalui pendampingan dan IHT Implementasi Kurikulum Merdeka di setiap korwil yang dilakukan Dinas Pendidikan, semakin banyak guru yang membuka platform Merdeka Mengajar sehingga capaian kabupaten semakin meningkat,” ungkapnya.
Endah Sulistyawati, salah seorang kepala sekolah penggerak dari SMP Negeri 1 Jogonalan, menyampaikan dilaksanakannya Implementasi Kurikulum Merdeka membuat sekolah bisa bergerak leluasa dalam merancang kurikulum sesuai visi, misi dan tujuan sekolah.
“Kami sangat antusias sebagai sekolah penggerak. Kami bisa memberikan layanan belajar terbaik kepada siswa melalui Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Kami bisa membuat pola pembelajaran yang bermakna bagi murid sehingga menjadi komunitas belajar sesuai harapan profil Pancasila,” kata Endah.
Saat sesi observasi dan mencari data dari para stakeholder pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka yang dipandu Widyaprada BBPMP, banyak masukan dan curahan dari sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum Merdeka.
Komunitas belajar telah berjalan di setiap kecamatan dan didampingi oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan sekolah penggerak. Dinas Pendidikan juga menyediakan pemateri dan menganggarkannya.
Suminarsih, Widyaprada BBPMP yang menjadi moderator saat audensi dengan para pihak di Kabupaten, menyampaikan acara ini merupakan kegiatan penting karena bisa melihat secara utuh praktek baik dan permasalahan yang terjadi pada aplikasi IKM di daerah.
“Perlu saling keterbukaan data dari teman-teman di daerah tentang pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka. Masukan dari satuan pendidikan pelaksana kebijakan langsung dan menerapkan dalam pembelajaran ini bisa menjadi masukan berharga bagi Kemendikbudristek,” ujarnya.
Dinas Pendidikan berkomitmen mendukung sepenuhnya pemanfaatan platform Merdeka Belajar oleh guru berupa pendampingan dan pelatihan kepada seluruh korwil di Kabupaten Klaten.