MEPNews.id – Menyambut pemilihan kepala daerah tahun 2020, Universitas Airlangga menggelar diskusi pakar bertajuk ‘Tantangan dan Tuntutan Calon Kepala Daerah di Era Disrupsi’. Acara yang membahas pemimpin daerah ideal tersebut diselenggarakan Rabu 4 September 2019 di Aula Amerta Kantor Manajemen Kampus C UNAIR.
Dalam diskusi gelar pakar itu, rektor UNAIR Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., M.T., Ak., CMA menjadi keynote speech. Diskusi juga menghadirkan akademisi, politisi, aktivis, budayawan, dan media untuk saling menyampaikan pandangan.
Para nara sumber di antaranya Purnawan Basundoro (Sejarawan); Suparto Wijoyo (Sekolah Pascasarjana); Dwi Windyastuti Budi Hendararti (Dosen FISIP); Santi Martini (Dosen FKM); Choirul Anam (Ketua KPU Jatim); Abdul Rokhim (Pimred Jawa Pos); Ainur Rohim (Ketua PWI Jatim); dan Nurul Hartini (Dekan Fakultas Psikologi).
Rektor Prof M. Nasih.
“Kegiatan ini sebagai kontribusi Airlangga pada semuanya. Baik Jatim, Surabaya, dan lainnya,” ujar Prof. Nasih. “Kami hanya ingin mendorong putra putri terbaik di Jatim untuk bisa menjadi pemimpin di seluruh wilayah, terutama Jatim.”
Sebagai informasi, 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Maka, dibutuhkan calon pemimpin yang luar biasa. Karena di era disrupsi, pemimpin menjadi kapten, seperti halnya saat mengemudi kapal dengan kompleksitas permasalahan.
“Kita tahu, tantangan untuk menjadi pemimpin masa depan begitu berat. Di mana-mana menjadi bupati rasanya kita yang melihat tidak ada senangnya. Begitu juga kebebasannya, harus diinfakkan. Menjadi pemimpin daerah saat ini penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan,” ungkap Prof. Nasih.
Segala permasalahan itu, lanjut Prof Nasih, dapat diselesaikan dengan adanya pemimpin yang memiliki indikator ‘Great Leadership‘. Yakni rendah hati, mampu beradaptasi, visioner, dan mau dan mampu melibatkan semua pihak.
Dalam katagori visioner, misalnya, pemimpin harus mempunyai pandangan ke depan yang terarah dan terurus dengan semua amanah yang diberikan. Menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial menjadi sebuah harapan yang sangat dianjungkan.
“Saya juga menginginkan Pancasila sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Yang mana itu sangat lengkap dan ukurannya sangat jelas untuk menjadi acuan,” imbuh Prof Nasih yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Di era disrupsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mempersiapkan dan dengan cepat mengikuti perkembangan. Choirul Anam ketua KPU Jawa Timur dalam pemaparan gagasannya menyebutkan KPU juga telah menyiapkan e-voting berupa Situng (sistem hitung, red) dan Silon (sistem calon, red) yang dapat diakses masyarakat secara online dengan mudah. (*)