Ibu Desa untuk Kemandirian Desa

mepnews.id – Saat pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mandiri Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati pada Kamis 11 Agustus 2022, ketua Asosiasi Pegiat Desa Indonesia (APDI) Provinsi Jawa Timur Miftakhul Munir mengukuhkan Bupati Anna Mu’awanah sebagai ‘Ibu Desa’.

Pengukuhan ditandai dengan pemberian sketsa bergambar Bupati Anna Mu’awanah dengan tulisan ‘Ibu Desa’. Saat pengukuhan, Miftakhul Munir menyampaikan Bupati Anna pantas menyandang gelar itu karena program-programnya yang Pro-Desa. “Keberpihakan program dan kebijakan Bupati Bojonegoro terkait desa sungguh luar biasa,” kata ia di hadapan ratusan peserta pelatihan.

Menurutnya, Indeks Desa Mandiri (IDM) Kabupaten Bojonegoro dua tahun berturut-turut (2021-2022) terbanyak secara nasional. Beberapa indeks penilaian IDM antara lain ketahahanan ekonomi, program terkait Bumdes, akses pasar, permodalan. Indeks ketahanan lingkungan terkait BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) dengan pembangunan jalan. Indeks ketahanan sosial, bagiamana masyarakat Bojonegoro tercover asuransi kesehatan (universal health coverage). Kemudian, indeks ketahanan pangan dengan adanya program BPNT Daerah dan rantang Kasihmoe. Terlebih, program-program sinergitas Pusat dan Provinsi di bidang pendidikan seperti beasiswa RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) Desa bagi Kepala Desa dan perangkatnya, pegiat Desa, dan pengelola Bumdes, disamping program beasiswa dua sarjana setiap desa dan beasiswa saintis.

Anna Mu’wanah mengatakan, Pemkab Bojonegoro merasa terbantu dengan adanya Pendamping Desa di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun lokal Desa. Termasuk kebijakan-kebijakan Pemkab di bidang infrastruktur, sosial, keagamaan, hari ini berjalan dengan baik.

“Bapak/Ibu Pendamping Desa memberikan spirit tersendiri terhadap Pemkab dan desa, bagaimana tata kelola desa, keuangan, serta kebijakan-kebijakan yang lain,” kata Bupati.

Program sinergitas antara Kementrian Desa PDTT dengan Pemkab Bojonegoro terkait RPL, pemkab telah memberikan kuota bagi tenaga Pendamping Desa untuk meneruskan pendidikan jenjang S1. “Sementara baru S1. Mudah-mudahan tahun berikutnya ada kebijakan Kemendes PDTT untuk program S2,” kata Bupati.

Kajian Sor Keres (KSK) sebagai lembaga kajian publik sangat mengapresiasi apa yang dilakukan APDI Jawa Timur dan gelar baru Bupati Bojonegoro sebagai ‘Ibu Desa’ bersama sederet gelar lain yang disandangnya. Apesiasi itu tersampaikan dalam diskusi pagi Jumat 12 Agustus 2022 yang nenyoroti pengukuhan Bupati Bojonegoro sebagai Ibu Desa

Dry Subagio, Ketua KSK, mengatakan kemandirian desa dengan segala indikator di atas kertas tentu harus sesegera mungkin terwujud di lapangan. Contoh, ke depan julukan ‘desa mandiri’ harus fokus pada kemandirian tertentu, seperti kemandirian pangan, kemandirian energi.

Kemandirian pangan ditandai dengan kemampuan desa memenuhi kebutuhan pangan warganya. Memiliki surplus produksi pangan, diolah sendiri, hingga mampu menyediakan lapangan kerja sendiri.

Demikian halnya lumbung energi. Upaya pemerintah pusat untuk mengupayakan sebesar-besarnya energi terbarukan perlu ditangkap desa dengan memanfaatkan BUMDes. Artinya, BUMDes harus sesegera mungkin merintis semacam kelompok ternak yang limbahnya bisa diolah sebagai biogas dan pupuk untuk menjawab masalah kelangkaan pupuk. Sampah basah dan kering dari rumah tangga dapat diolah menjadi pakan ternak dan energi terbarukan. Pada jangka panjang, BUMDes bisa bekerjasama dengan BUMD sehingga BUMD mampu survive dan menambah income daerah melalui kerjasama antar kabupaten dan propinsi, dengan segala peluang yang ada.

“Prinsipnya, desa mandiri tak sekedar di atas kertas tapi harus terjawab dalam kenyataan di lapangan, yaitu desa yang makmur dalam naungan Tuhan Yang Maha Rahman,” begitu kata Dry Subagio. (Yazid Mar’i)

Facebook Comments

Comments are closed.