mepnews.id – Beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan menyebut rokok sebagai komponen pengeluaran terbesar kedua setelah beras bagi rumah tangga golongan miskin. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan mengungkap data bahwa pengeluaran untuk rokok lebih tinggi daripada pengeluaran untuk protein.
Prof. Bagong Suyanto.
Prof Bagong Suyanto sosiolog ekonomi Universitas Airlangga (Unair) menyebutkan hal itu sebenarnya telah menjadi keprihatinan sejak lama. “Ini memang menjadi masalah yang sering dikeluhkan. Uang seharusnya bisa untuk kebutuhan positif lain seperti memenuhi kebutuhan gizi keluarga, tapi justru untuk beli rokok.”
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mengungkapkan, rokok dan kemiskinan memiliki hubungan erat. Dalam keluarga miskin, biasanya telah terjadi proses pembelajaran tentang budaya merokok. Akhirnya, pembelajaran ini menjadi kebiasaan yang didukung zat-zat adiktif dalam kandungan rokok.
“Bahkan tingkatannya bisa makin berat. Tidak hanya rokok putih namun bisa meningkat pada rokok kretek,” jelas Prof Bagong.
Meski bukan dianggap sebagai solusi yang dapat menuntaskan masalah, kebijakan yang menyebabkan naiknya harga rokok disebut sebagai salah satu keputusan yang baik. “Mahalnya rokok akan membuat masyarakat miskin, utamanya, berpikir ulang memanfaatkan uang untuk kepentingan yang lebih positif,” sebut Prof Bagong.
Perokok pada kalangan miskin kemungkinan mencari pengganti aktivitas selain merokok. Namun, guru besar bidang sosiologi ekonomi itu menyebutkan kebijakan pemerintah ini harus dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk berhenti merokok.
Ia menyebutkan, inti permasalahan sebenarnya berfokus pada cara mengubah perspektif masyarakat miskin terhadap aktivitas merokok. Selama ini, rokok sudah terkonstruksi sebagai kebiasaan sehingga sulit dihilangkan.
“Maka, perlu diberikan pemahaman lebih baik tentang bahaya yang ditanggung keluarga bila orang tua meneruskan kebiasaan merokok. Memang diperlukan berbagai upaya untuk menyadarkan,” sebut Prof Bagong. (*)