mepnews.id – Gagasan redenominasi nilai mata uang Rupiah yakni penyederhanaan dengan mengurangi tiga angka 0 punya sejumlah efek. Jika tidak dikaji dan dijalankan dengan hati-hati, rencana ini bisa merugikan.
Prof Wasiaturrahma pakar moneter dari Unair
Guru Besar bidang Ekonomi Moneter dan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair), Prof Dr Wasiaturrahma SE MSi menilai langkah ini menyimpan sejumlah risiko bagi perekonomian nasional terutama di tengah ketidakpastian global.
“Tidak ada urgensi untuk melakukan redenominasi. Sektor bisnis tidak ada yang komplain dan bilang harus redenominasi. Malah ada bahayanya, karena saat ini masih banyak barang yang harganya seribu – dua ribu. Kalau nanti harga seribu menjadi seperak (1 rupiah), barang-barang itu susah naik secara pecahan. Kalau naik, bisa menyebabkan inflasi,” tegasnya.
Prof Rahma juga mengingatkan dampak psikologis yang tidak boleh terabaikan. Redenominasi berisiko menimbulkan persepsi kemiskinan mendadak di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. “Ada 190 juta rakyat kita yang masih hidup dengan uang 50 ribu perak per hari. Kalau 50 ribu jadi 50 perak, mereka bisa merasa tiba-tiba jadi ‘miskin’ sekali.”
Tantangan terberat lainnya adalah kondisi stabilitas ekonomi global dan kondisi fiskal banyak negara yang masih labil. Misalnya, kondisi fiskal Amerika Serikat saja defisit sampai enam persen.
“Probability Amerika Serikat bakal resesi memang cuma 30 persen. Tapi itu angka yang tinggi untuk pebisnis di Wall Street. Ini akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Saat ekonomi belum stabil, pertumbuhan, inflasi dan tekanan eksternal, persoalan struktural domestik masih rentan dan uncertaint,” sebutnya.
Ia lalu menyebut peran perbankan dan lembaga keuangan Indonesia masih belum optimal untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini. Jika gagal dalam sosialisasi dan transisi, justru berisiko merusak kepercayaan publik.
“Publik, apalagi orang awam, menganggap redenominasi ini sebagai bentuk pemotongan uang atau biasa disebut sanering. Justru nanti membuat panic buying pada masyarakat,” ungkapnya.
Pada akhir, ia berpesan kepada pemerintah untuk tidak terburu-buru melontarkan wacana yang mampu memunculkan keresahan publik.
“Saat ini publik masih sibuk mengurus kestabilan keuangan dalam rumah tangga masing-masing akibat pelemahan pertumbuhan ekonomi dan tidak tersedianya perluasan kesempatan kerja baru,” pungkasnya.
POST A COMMENT.