MEPNEWS.ID – Dalam podcast, Zulfan Lindan beberapa waktu lalu mewawancari pengamat pendidikan Prof Ahmad Baidhowi mengungkapkan adanya kegelisahan akan penerapan sistem pendidikan di Indonesia.
Tumpang tindihnya masalah pendidikan di Indonesia membuat kegelisahan Profesor Ahmad Baidhowi, yang menilai Mendiknas Nadien Makarim akan meninggalkan banyak masalah di masa mendatang.
Terakhir Draf Rancangan Undang Undang (RUU) yang diajukan pemerintah melalui Kemendikbud mendapati gejolak pro kontra di masyarakat dan dunia pendidikan.
Dalam wawancara yang diunggah akun YouTube Zulfan Linda Unpacking Indonesia, Prof Ahmad Baidhowi menawarkan strukturnya di RUU Sisdiknas, yang akan diselesaikan harus jelas apa dulu
“Yang mau kita selesaikan apa dulu yang paling fundamental. Menurut saya ada 3 hal yang harus diselesaikan dulu,” katanya.
Atur dengan baik bagaimana struk anggaran — karena ini nanti akan berimplikasi dengan kesejahteraan guru atau dosen dan juga bagaimana tata kelola ruang. Kalau distribusi anggaran tak diperbaiki akan repot.
Baidhowi kemudian memberikan contoh bawa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tidak pernah berubah. Unit cost analisis kepala siswa.
“Jadi kepala siswa anak di Papua dengan di Menteng itu sama nilainya. Di Menteng infrastrukturnya hebat, fasilitasnya oke, yang satu di atas gunung dihargai sama oleh pemerintah Rp500 ribu pertahun. Ini nggak ada kesetarakaan,” jelas Baidhowi.
Menurut Baidhowi itu bukan kesetaraan, bukan keadilan. Jadi distribusi anggaran ini harus fundamental, yang harusnya masuk secara detail dalam RUU Sikdinas, dan itu tidak ada.
“Kalau ini tidak berubah, nggak akan ada perubahan mental. Yang ada itu, orang berebut bagaimana sekolah itu semakin banyak siswanya (sekolah negeri) itu, semakin menjadi incara untuk bisa masuk menjadi kepala sekola,” ungkapnya.
Kata Baidhowi, karena itu nanti deal dengan kepala dinas, berapa sanggup bayar, karena ada dana operasional di situ yang jumlahnya miliaran.
Baidhowi mengatakan sempat optimis diperiode awal pemerintahan Presiden Jokowi yang memiliki jargon revolusi mental.
“Bayangan saya diaspek pendidikan akan terjadi banyak sekali perubahan. Ternyata enggak. Menurut saya aduh, mohon maaf saya harus mengatakan Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi tak meninggalkan legasi (warisan) apapun di bindang pendidikan,” ungkapnya.
Baidhowi menjelaskan yang kasihan nanti adalah beban kerja untuk presiden berikutnya.
“Karena kita tak pernah memperhatikan persoalan pendidikan ini secara serius. Bukan bagian dari investasi,” katanya.
Baidhowi membandingkan dengan tahun 1975-1980, pendidikan di Indonesia sangat maju dan terkonsep.
“Bayangkan tahun 1975-1980, Malaysia belakar ke kita. Sekarang terbalik, itu karena sistemnya bagus. Mahathir (PM Malaysia waktu itu) percaya betul pada investasi pendidikan. Yang saya ingat dulu waktu di Amerika, orang Indonesia ada 2 orang, orang malaysia ada 40 orang,” katanya.
Problem Pendidikan
Baidhowi mengatakan struktur anggara menjadi bangian penting. Dan itu tidak ada dalam RUU Sisdiknas, kita tidak bicara masalah itu.
Kemudian masalah kapasitas guru. Dalam kasus ini tidak pernah dijelaskan apa tugas dan fungsinya Dikti, dalam kontek kapasitas kurikulum.
Baidhowi menganggap aneh sistem pendidikan di Indonesia. “Ini aneh negara ini. Kita punya IKIP dulu, sekarang berubah menjadi Universitas. Kita punya IAIN Tarbiyah menjadi UIN, selain itu banyak universitas memiliki FKIP,” jelas Baidhowi sembari mengatakan bahwa itu semua produsen guru.
Para mahasiswa kuliah selama 5 tahun, kemudian setelah selesai kuliah mereka harus ikut lagi dalam program-program tambahan, seperti PPG dua tahun untuk menjadi guru dll.
Anehnya pendidikan di Indonesia, menurut Baidhowi tidak bisa membedakan school administration dan teacher (guru).
“Kalau di Amerika, you mau ambil school admistration maka karir bisa menjadi pengawas atau kepala sekolah. Kalau teacher you doing reset tentang subjectmu menjadi master teacher, kan karirnya begitu,” jelas Baidhowi.
Kalau di Indonesia tidak seperti itu. “Kita ini enggak, dari guru kalau dia dekat dengan kepala dinas, dia bisa jadi kepala seksi di kepala dinas, dia bisa jadi kepala sekolah, dia bisa jadi pengawas. Ini terserah yang mengangkat ini. Kita tak punya tentang pemisahan itu,” ujarnya.
Problem yang lain lagi menurut Baidhowi terkait kurikulum di Universitas yang sebelumnya adalah IKIP seperti UNY, Unesa dll, jika kita telitik para mahasiswa baru melakukan praktek lapangan mengajar setelah semester 7 atau 8.
“Ini aneh, di Finlandia, negara-negara maju, orang belajar pedagogis itu semester 2, 3 itu sudah bikin riset ke sekolah. Dia tak diam di kampus. Jadi pengalaman lapangan itu, untuk terjun ke sekolah itu ide earlier sudah dikasih, kita nih enggak,” katanya.
Jadi para mahasiswa semua diajari teori. “Jadi simpelnya kurikulum pendidikan kita itu 70 persen adalah teori, 30 persen praktek. Mau saya itu dibalik, 70 praktik dan 30 kasih teori yang sederhana,” katanya.
Sosok Mendikbudristek
Pengamat pendidikan Baidhowi menilai jika dilihat dari aspek pendidikan atau pedagogis, sistem pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran.
Mungkin jika dilihat dari aspek digitalisasi ada kemajuan, tapi problemnya adalah apakah dunia pendidikan kita ini sudah siap membutuhkan untuk segera dilakukan proses digitalisasi.
Tapi dalam wawancara itu Zulfan Lindan menilai jika digitalisasi ini tanpa Masmenteri Nadin pun sebenarnya itu bisa jalan, dan itu bukan prestasi menteri. Apalagi saat ini semua orang digitalisasi.
Baidhowi mengatakan seharusnya sosok menteri harus membawa perspektif, yang dicontohnya beberapa menteru sebelumnya.
“Menteri Wardiman membawa konsep link and match (kesesuaian dan keterpaduan), Fuad Hasan dengan prinsif umanitarian, Daud Yoesof dengan Higher Order Thinking Skill. Jadi setiap meneri itu punya karakter,” katanya.
Dan semua karakter yang dibawa itu selalu ada muatan pedagogis, tetapi untuk Menteri Nadin ini dinilai tidak punya sentuhan pedagogis.
Baidhowi sebenarnya mulai khawatir sejak Nadien Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan, karena dia menjadi Menteri sejak diperiode kedua Presiden Jokowi.
“Karena dalam perode pertama Presiden Jokowi hanya mengangkat Anies hanya 2 tahun, kemudian diganti oleh Muhajir selama 3 tahun,” jelasnya.
Kemudian ada perubahan orang tidak melihat yang mengganggu kinerja secara keseluruhan kementerian apa itu?
Baidhowi menjelaskan diperiode pertama Presiden Jokowi memisahkan Dikti menjadi Ristek Dikti menjadi kementerian sendiri.
Kemudian ketika Nadien Makarim diangkat menjadi menteri, dua kementerian itu kembali digabung menjadi Kemendikbut Ristek.
“Bayangkan itu. Itu kan menjadi, tanggungjawabnya luar biasa besar sekali. Nah diperiode inilah kemudian, saya melihat ada kurang kehati-hatian Nadien ketika misalkan melihat strukturnya ini yang sangat besar,” ujarnya.
Baidhowi menilai, mungkin dari kaca mata Menteri Nadien urusan pendidikan ini yang harus dilihat itu adalah tatanannya, sitemnya. Sitem yang berlaku seperti apa. Mulailah ia merasaka ada hambatan-hambatan yang itu memang skalanya sudah nasional.
“Seperti masalah guru. Masalah guru ini kan gak pernah selesai, sejak zaman Orde Baru. Soal guru honor, PPPK dan lain sebagainya. Nah dia dihadapkan pada problem itu,” jelasnya.
Dan faktor kekurangan guru itu untuk kontek pendidikan di Indonesia itu luar biasa. Dalam kasus ini Baidhowi menilai Menteri Nadien melihatnya agak gagap, dan harus memperbaiki tata kelolanya.
“Itulah yang kemudian mungkin, kemudian Menteri Nadien merancang imajinasi, dia itu untuk mengeluarkan draf soal RUU Sisdiknas ini. Yang kemarin terjadi banyak kontroversi di masyarakat dan dunia pendidikan,” kata Baidhowi. (*)