mepnews.id – Masih ingat jembatan berbasis perahu yang viral karena omzetnya puluhan juta rupiah per hari? Jembatan milik Haji Endang di Dusun Rumambe, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Karawang, itu hingga kini masih berdiri kokoh meski Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum menyebut jembatan itu tidak berizin dan melanggar aturan.
Meski sempat memicu perdebatan terkait regulasi dan perizinan, jembatan apung ini tetap menjadi andalan utama ribuan warga. Jasa penyeberangan ini terbukti bukan sekadar bisnis musiman. Bagi masyarakat setempat, jembatan ini jalur pintas yang menyambung ekonomi mereka.
Setiap harinya, lebih dari 10.000 pengendara sepeda motor memadati jembatan yang terbuat dari susunan perahu kayu dengan alas pelat besi ini. Mayoritas penggunanya buruh pabrik yang mengejar waktu masuk kerja.
Dimas (25), salah seorang pekerja di kawasan industri, mengaku sangat terbantu dengan adanya akses ini. Baginya, uang dua ribu rupiah yang dikeluarkan untuk tarif melintas tidak ada apa-apanya dibanding waktu yang terbuang jika harus memutar.
“Mending bayar dua ribu tapi hemat waktu daripada harus memutar lewat jalan lain yang bisa memakan waktu sekitar satu jam,” ujar Dimas.
Haji Endang, sang pengelola, menuturkan pembangunan jembatan ini awalnya didasari rasa prihatinnya melihat warga kesulitan menyeberangi sungai. Sebelum ada jembatan, warga harus menempuh jarak sangat jauh atau menggunakan jasa perahu penyeberangan yang kapasitasnya terbatas.
“Awalnya ini penyeberangan biasa. Dulu, warga harus mutar jauh kalau mau ke desa sebelah, jadi saya berinisiatif membuat jembatan apung supaya aktivitas mereka lebih gampang,” ujar Haji Endang.
Kini, konstruksi jembatan telah diperkuat. Meski bersifat nonpermanen, kekuatannya diklaim Haji Endang mampu menahan beban ribuan motor yang melintas secara bergantian setiap pagi dan sore.
Selain jasa penyeberangan, Jembatan Haji Endang telah menjelma menjadi ekosistem ekonomi mandiri. Sedikitnya 40 warga lokal diberdayakan untuk mengelola jembatan, mulai dari penjaga keamanan hingga penerima uang atau kasir.
Kehadiran jembatan ini juga memicu munculnya warung-warung kecil di sekitar akses masuk. Dampak sosialnya terasa hingga ke lingkungan sekitar.
“Hasilnya bukan hanya untuk saya. Ada warga yang saya pekerjakan. Sebagian hasil pengelolaan juga disisihkan untuk kegiatan sosial,” tambah Haji Endang.
Fenomena Jembatan Haji Endang menjadi potret nyata bagaimana inisiatif mandiri masyarakat mampu menghadirkan solusi transportasi efektif di tengah keterbatasan infrastruktur pemerintah. Bagi warga Karawang, jembatan ini bukan sekadar susunan perahu dan besi, tapi juga penghubung harapan dan sumber penghidupan yang terus mengalir mengikuti arus sungai di bawahnya. (Intan)