mepnews.id – Kementerian Kehutanan mencatat 202.004 hektare lahan di Indonesia hangus akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode Januari – Juli 2026. Berbagai elemen hutan, mulai hewan hingga tumbuhan, terkena dampak signifikan. Di Kayong Utara di Kalimantan Barat, tiga orangutan terdampak karhutla dengan induk luka bakar di tangan dan kaki. Di Kalimantan Selatan, 12 bekantan, seekor ular piton, dan seekor king kobra mati terbakar. Vegetasi dan tumbuhan tempat berlindung serta habitat satwa juga dilahap api.
Prof. Budi Setiadi Daryono, Guru Besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, memaparkan lahan kering di sejumlah wilayah menyebabkan kebun buah, tanaman, dan vegetasi di sekitarnya jadi ikut terbakar. Salah satu tumbuhan yang patut dikhawatirkan adalah ramin (Gonystylus bancanus), pohon rawa gambut berstatus Kritis menurut International Union for Conservation of Nature.
Meski belum terdapat bukti empiris dan konkret adanya kebakaran yang masif terhadap ramin, namun karhutla tentu menjadi ancaman bagi tumbuhan bernilai konservasi tinggi yang hidup di ekosistem rentan. Saat tumbuhan hilang, satwa kehilangan sumber pakan, tempat berlindung, dan bagian dari habitatnya.
“Kerusakan hutan juga dapat membuat pemulihan ekosistem lebih sulit,” ujar pemerhati keanekaragaman hayati itu, lewat situs resmi ugm.ac.id.
Dampak karhutla, muncul persoalan lain yang kerap luput dari perhatian publik. Ketika mendengar kabar “seribu pohon terbakar”, misalnya, masyarakat awam membayangkan seribu pohon sebagai objek yang kurang lebih sama.
Cara pandang ini menyederhanakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan tropis. Hutan tropis itu bukan kumpulan pohon seragam seperti perkebunan monokultur. Setiap pohon berasal dari spesies berbeda. Masing-masing memiliki fungsi ekologis yang saling berkaitan dengan penyerbuk, penyebar biji, fungi, mikroba tanah, herbivora, serta berbagai organisme lainnya. Karhutla bisa menghilangkan sebagian vegetasi. Dampaknya sekadar jumlah pohon, melainkan komposisi spesies dan hubungan ekologis yang terbentuk di dalamnya.
Budi lalu mencontohkan penelitian di hutan rawa gambut Kalampangan, Kalimantan Tengah. Peneliti membandingkan dua petak hutan dengan luas masing-masing satu hektare. Yang satu petak hutan alami, dan lainnya petak hutan terganggu yang pernah terbakar pada 2015. Hasilnya menunjukkan perbedaan cukup besar.
Pada petak hutan alami, tercatat 2.851 batang pohon dari 114 spesies. Pada petak hutan terganggu hanya memiliki 926 individu pohon dari 80 spesies. Perbedaan juga terlihat pada biomassa pohon di atas permukaan tanah. Pada hutan alami, biomassa tercatat mencapai 341 ton per hektare, sedangkan pada petak hutan terganggu nilainya hanya 53,2 ton per hektare.
Berkurangnya jumlah spesies dari 114 menjadi 80 pada dua petak penelitian tidak berarti 34 spesies tersebut mengalami kepunahan secara global akibat satu peristiwa kebakaran. Penelitian membandingkan kondisi dua petak dalam satu lokasi dan hasilnya memberikan gambaran mengenai perubahan struktur komunitas tumbuhan pada kawasan yang pernah mengalami kebakaran.
Temuan ini tetap penting karena memperlihatkan bagaimana kebakaran dapat menyederhanakan komunitas tumbuhan. Penyederhanaan ekosistem seperti ini jarang tertangkap kamera. “Orangutan yang terluka dapat terlihat dalam video, sementara hilangnya keragaman pohon dan hubungan ekologis jauh lebih sulit diperlihatkan,” paparnya.
Upaya menangani bencana karhutla ini menurutnya membutuhkan lebih dari sekadar penanganan kebakaran ketika bencana terjadi. Perlindungan dan restorasi gambut membutuhkan kelembagaan yang memiliki mandat jelas, kewenangan untuk mengoordinasikan berbagai pihak, serta sumber daya memadai untuk menjalankan tugas hingga tingkat tapak.
“Salah satu gagasan yang perlu dibahas adalah bagaimana pemerintah memastikan restorasi dan perlindungan gambut memiliki lembaga, mandat, dan sumber daya yang memadai,” ujarnya.
Ia mencontohkan, masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berakhir pada Desember 2024, selanjutnya tugas restorasi gambut dan mangrove dialihkan kepada kementerian terkait. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah pegiat lingkungan mengenai potensi melemahnya koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan gambut.
Dalam perkembangan terbaru, pemerintah mengumumkan rencana pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada September 2026. Pemerintah menyebut lembaga ini akan berada langsung di bawah Presiden dan menjalankan tugas hingga tingkat desa. Dapat dipahami, lanjut Budi, jika pembentukan lembaga baru ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali tata kelola gambut.
Akan tetapi, keberadaan lembaga saja belum menjawab persoalan pengelolaan di lapangan. Tantangannya adalah memastikan seluruh unsur bekerja dalam satu sistem yang mampu mencegah kebakaran sekaligus memulihkan ekosistem yang telah terdampak. Dengan tata kelola yang kuat, perlindungan gambut tidak berhenti pada respons terhadap kebakaran, tetapi dapat bergerak lebih jauh menuju pencegahan, pemulihan, dan perlindungan ekosistem dalam jangka panjang.
“Karena itu, fokus berikutnya perlu diarahkan pada kejelasan mandat, kewenangan koordinasi, pendanaan, serta akuntabilitasnya. Pembentukan lembaga saja belum cukup, yang menentukan adalah kemampuannya mencegah kebakaran, memulihkan gambut, dan memastikan tanggung jawab para pihak berjalan,” pungkasnya. (Zabrina Kumara)
POST A COMMENT.