Oleh: Tahir Maulana, Mahsiswa Administrasi Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
MEPNEWS.ID- Good corporate governance memang telah menjadi kerangka aturan dan landasan dalam bisnis yang menjadi panduan bagi akuntabilitas dan transparansi sebuah perusahaan. Namun, skandal “para petinggi” selama beberapa dekade telah membuka mata kita adanya kerentanan secara sistemik. Saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence muncul sebagai kekuatan transformatif dalam membentuk kembali sebuah corporate governance dengan menawarkan alat untuk mendeteksi penipuan, memastikan kepatuhan hukum, dan mendorong pengambilan keputusan etis.
Tata kelola perusahaan yang efektif memastikan perusahaan beroperasi secara etis, mematuhi peraturan yang berlaku, dan melindungi kepentingan para stakeholder. Menurut OECD, tata kelola yang baik bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Dimana prinsip-prinsip tersebut justru sering dirusak akibat kelalaian manusia, pelanggaran yang disengaja, atau bahkan kompromi struktural. Seperti pada kasus skandal Enron dan Siemens yang telah mengungkapkan bagaimana tata kelola yang lemah dapat menghancurkan ekonomi dan mengikis kepercayaan publik.
Enron adalah perusahaan energi dan komoditas yang berbasis di AS dan menjadi terkenal akibat skandal besarnya. Sebelum runtuh pada tahun 2001, Enron dipandang sebagai “perusahaan kesayangan” Wall Street dan dipuji karena strategi bisnisnya yang menurut mereka inovatif pada saat itu. Tetapi di balik semua itu, para eksekutif ternyata menyembunyikan milyaran utang, berbohong tentang keuntungan perusahaan, dan memanipulasi pasar keuangan. Para eksekutif persahaan menggunakan entitas lain di luar neraca untuk menyembunyikan US$ 1,5 milyar utang sambil menggelembungkan keuntungan, sementara auditor dan para dewan gagal untuk mencegah hal tersebut terjadi sehingga menyebabkan kebangkrutan dan kerugian bagi pemegang saham US$ 74 milyar (Gordon, 2003).
Lalu ada Siemens AG yang didenda sebesar US$ 1,6 milyar setelah terlibat kasus suap senilai US$ 1,4 milyar akibat pembayaran ilegal untuk mengamankan kontrak. Tim investigasi mengungkapkan adanya budaya korupsi yang terjadi karena kurangnya pengawasan secara internal (U.S. Securities and Exchange Commission, 2008).
Kedua contoh kasus di atas menggarisbawahi pentingnya peran pengawasan oleh kecerdasan buatan terutama untuk mencegah terjadinya pencucian uang dan manipulasi transaksi keuangan. Tidak hanya sebagai sistem pengawasan terhadap transaksi keuangan saja, melainkan artificial intelligence dapat mengotomatiskan kepatuhan regulasi, mendeteksi penipuan secara real time, bahkan memprediksi resiko tata kelola sebelum benar-benar mengalami kejatuhan.
Resiko sebuah perusahaan akan selalu datang dan terkadang mengancam keberlangsungan tata kelola perusahaan yang telah berjalan dengan baik. Mitigasi resiko terutama dalam lingkungan bisnis bisa diupayakan agar potensi tersebut dapat diatasi dengan baik. Berbeda dengan metode konvensional yang mengandalkan analisis data manual, artificial intelligence akan mengotomatisasi proses ini secara sistematis yang ditanamkan di berbagai perangkat elektronik yang ada di dalam perusahaan. Misalnya dengan melibatkan penggunaan algoritma machine learning dan model prediktif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi adanya potensial fraud. Seperti email, manajemen rantai produksi, dan transaksi keuangan. Sehingga memungkinkan perusahaan melihat korelasi yang kompleks, mendeteksi anomali lebih dini, dan mengambil keputusan yang berbasis data.
Beberapa contoh perusahaan yang telah menerapkan pengguanaan artificial intelligence dalam perusahaannya, seperti JP Morgan Chase. JP Morgan Chase menggunakan alat yang disebut COIN atau contract intelligence untuk meninjau ulang setiap kontrak yang berhubungan dnegan perusahaan tersebut. COIN ini berperan sebagai pengacara non-manusia yang mampu melakukan pekerjaan regulasi kepatuhan hukum yang setara dengan 360.000 jam pengacara umumnya hanya dalam waktu hitungan detik, termasuk memantau adanya pelanggaran aturan (Tulsi et al, 2021).
Berbeda dengan JP Morgan Chase yang memanfaatkan peran artificial intelligence untuk mengerjakan pekerjaan pengacara pada setiap kontraknya, Unilever justru melibatkan artificial intelligence untuk screening lamaran pekerjaan yang masuk serta menganalisa tes wawancara video agar meminimalisasi adanya bias dalam perekrutan menggunakan platform yang bernama U-Work (Roslansky, 2023).
Akan tetapi yang perlu diingat bahwa artificial intelligence bukanlah manusia. Peran teknologi diciptakan untuk membantu manusia dan mengefisiensikan sistem yang telah berjalan. Meskipun dalam tata kelola perusahaan artificial intelligence berperan penting dalam menjaga transparansi, kepatuhan, dan kode etik, namun integritas manusia dan sistem kontrol yang baik akan menjadi kolaborasi yang sempurna untuk mencapai good corporate governance.
Sumber:
Gordon, Jeffrey N. (2003). Governance Failures of the Enron Board and the New Information Order of Sarbanes-Oxley. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.391363
U.S. Securities and Exchange Commission. (2008). SEC Charges Siemens AG for Engaging in Worldwide Bribery. https://www.sec.gov/news/press/2008/2008-294.htm
Tulsi, K. et al,. (2024). Transforming Financial Services: The Impact of AI on JP Morgan Chase’s Operational Efficiency and Decision Making. International Journal of Scientific Research & Engineering Trends. Vol 10-1. https://doi.org/10.61137/ijsret.vol.10.issue1.129
Roslansky, Ryan. (2023). Talent Management in the Age of AI. Harvard Business Review. https://hbr.org/2023/12/talent-management-in-the-age-of-ai