Melek Pinjol Agar Tidak Terjebak

mepnews.id – Pinjaman online (pinjol) mulai dikenal publik sekitar 2016. Kemunculan lembaga keuangan digital, khususnya pinjol, sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses keuangan lebih mudah. Tanpa dyarat ribet, pinjol sering digunakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang butuh dukungan finansial tanpa harus menyerahkan jaminan atau agunan.

Sebelum akrab dengan istilah pinjol, masyarakat lebih dulu diperkenalkan istilah financial technology (fintech). Ini jenis layanan keuangan dengan teknologi sebagai basis operasionalnya.

Merujuk pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech adalah inovasi industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi.

Di Indonesia, ada beberapa jenis perusahaan fintech. Ada crowdfunding, microfinancing, digital payment system, peer to peer (P2P) lending, hingga ada aggregator.

P2P lending adalah layanan pinjam-meminjan uang. Pada 2018, OJK mengumumkan setidaknya ada 227 perusahaan startup P2P lending yang tidak terdaftar. Pada 2019, OJK mencatat 127 pinjol terdaftar dan diawasi OJK, dan 1477 pinjol ilegal. OJK mengimbau startup P2P lending atau pinjol wajib melakukan pendaftaran dan mengurus izin ke OJK.

Pinjol, yang mula-mula hadir bagai dewa penyelamat, belakangan lebih dekat dengan berita negatif akibat mulai banyak korban terbelit utang.

Jumlah perusahaan aplikasi pinjol menjamur di masyarakat. Terdapat pula aplikasi pinjol ilegal atau yang tidak memiliki izin dari OJK. Ditambah oleh kurangnya payung hukum, layanan pinjol cenderung beroperasi ke arah negatif.

Data Kominfo mengungkapkan, sepanjang 2019-2021 OJK mencatat lebih dari 19.000 pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Data tersebut terbagi atas 47% pelanggaran berat dan sisanya tergolong pelanggaran ringan/sedang. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan pengguna pinjol tertinggi, diikuti Jawa Barat.

Gambaran tersebut disampaikan Karin Amelia Safitri SPd MSi, dosen program studi (Prodi) Administrasi Asuransi dan Aktuaria, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia (UI) saat pengabdian masyarakat (pengmas) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, khususnya di Kelurahan Pulau Panggang, 19 Agustus 2023.

Dikabarkan situs resmi ui.ac.id, Pengmas dengan tema ‘Waspada Pinjaman Online Ilegal’ ini diketuai Karin, dibantu tiga dosen dan dua mahasiswa. Sasarannya masyarakat di Kelurahan Pulau Panggang yang berpenduduk 2.289 orang. Penduduk di pulau seluas 0,09 km2 itu ada yang terbelit pinjol, sehingga perlu dicarikan solusi.

Mereka diedukasi, jika memang pernah terlibat pinjol ilegal maka solusinya adalah membuat pengaduan ke OJK. Lalu, bagi yang belum pernah berurusan dengan pinjol ilegal, mereka mendapat edukasi dari tim Vokasi UI yang membedah ciri-ciri pinjol ilegal.

Karin mengung, “Beberapa ciri -ciri pinjol ilegal antara lain bunga sangat tinggi, penagihan kasar kepada penerima pinjaman, waktu jatuh tempo pembayaran pinjaman tidak sesuai dengan perjanjian di awal, tidak memiliki izin di OJK, serta meminta akses terhadap data pribadi.”

Pelaksanaan kegiatan pengmas tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi peserta sehingga lebih waspada dan cerdas mendeteksi dan memahami bahaya pinjol ilegal.

Suryani (45 th), salah seorang ibu rumah tangga di Pulau Panggang, menyatakan sosialisasi mengenai bahaya pinjol ilegal memberinya wawasan baru.

Ia menuturkan, “Adanya sosialisasi ini membuat kami lebih mawas diri terhadap pinjol yang mencurigakan. Kami tidak mau terjebak pinjol yang tidak terdaftar di OJK.”

Padang Wicaksono SE PhD, Direktur Program Pendidikan Vokasi UI, mendukung program pengmas di Pulau Panggang.

Menurutnya, pinjol ilegal yang bermunculan di berbagai iklan dapat membahayakan masyarakat awam.

“Saya berharap masyarakat Pulau Panggang dapat menerima manfaat sebanyak-banyaknya dari program pengmas yang diberikan dosen-dosen Vokasi UI,” ujar Padang.

Facebook Comments

Comments are closed.