Ada Apa dengan PI Migas Bojonegoro?

oleh: Yazid Mar’i

mepnews.id – Kajian Sor Keres (KSK) edisi Selasa 26 Juli 2022 memasuki pekan ke-9. Migas Bojonegoro masih menjadi kajian yang menarik. Tema kali ini bertajuk ‘Berkah Migas Kini, Jangan Bikin Petaka Esok Hari.’

Migas, migas, dan migas. Dri Subagio, Ketua KSK, menyebutnya sebagai berkah alam. Sangat logis karena Bojonegoro menjadi salah satu kabupaten penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia. Sumbangannya terhadap kebutuhan minyak nasional mencapai 20 – 25 persen.

Sebagai kabupaten penghasil, pemerintah pusat memberikan hak-hak istimewa. Misalnya dengan diberikannya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang besarnya 6,5 persen dari total pendapatan dari migas di Bojonegoro. Hak Istimewa lain adalah keikutsertaan dalam pengelolaan migas dengan diberikannya hak Participating Interest (PI) atau penyertaan modal sebesar 10 persen.

“Ini agar Pemerintah Daerah (Pemda) meraih pendapatan langsung dari pengelolaan sumur minyak dan gas di daerah penghasil. Bentuk pembagian keuntungan yang diterima menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terbukti, APBD Bojonegoro hampir mencapai 8,3 triliyun rupiah, sehingga menempatkannya sebagai kabupaten terkaya ke-6 di Indonesia dan ke-2 di Jawa Timur,” begitu Dri Subagio mengawali diskusi.

Abdussafiq, selaku moderator, memantik peserta diskusi. Ia menyebut, entah karena perhitungan bisnis matang atau karena kedunguan (meminjam kata yang sering dipakai Rocky Gerung), saat pemerintah memutuskan mengelola gas di Blok Cepu dalam proyek unitisasi Jambaran Tiung Biru (JTB), Bojonegoro memutuskan tidak mengambil hak PI 10 persen dari pengelolaan gas tersebut.

“Padahal, jika mengacu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 37 tahun 2016, Badan Usaha Milik Daerah tidak perlu menyediakan dana untuk mengambil hak tersebut. Berdasar pasal 12 ayat 2, pembiayaan PI ditanggung Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S). Akhirnya, melayang lah peluang pendapatan dari PI dan JTB tersebut,” ia memaparkan.

Terkait Sumur Minyak Kolibri, Bojonegoro juga tidak terlibat dalam pengelolaan sumur minyak baru tersebut. Padahal, semestinya Pemkab Bojonegoro juga mendapatkan jatah PI 10 persen. Berdasar Permen ESDM di atas, Kabupaten Bojonegoro mempunyai hak penuh atas PI tersebut. Namun, lagi-lagi Bojonegoro memutuskan tidak mengambil hak istimewa. Peluang menambah pendapatan asli daerah pun melayang.

Budi Utomo, anggota KSK yang sangat berpengalaman di bidang minyak dan gas bumi, siang itu didapuk sebagai nara sumber. Ia panjang lebar memaparkan proses eksplorasi minyak bumi, mulai dari foto satelit hingga tes seismik. Setelah proses akuisisi data seismik, dilakukan proses pengambilan data gelombang pasif (passive seismic tomography).

Survei seismik merupakan ujung dari proses pencarian sumber migas. Upaya ini menjadi bagian dari pencarian cadangan migas di bawah permukaan bumi menggunakan gelombang seismik. Hal itu dilakukan dalam rangka eksplorasi daerah prospek hidrokarbon (minyak dan gas bumi).

Pada tahapan ini, tim survei mencari cekungan yang diduga memiliki kandungan minyak dan gas bumi, dengan cara membuat gelombang kejut. Selanjutnya, radiasi gelombang direkam dengan seismometer. Data ini lah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan mengintepretasikan struktur lapisan bawah permukaan bumi, besarnya lokasi, hingga besar reservoir yang ada.

Apa yang disampaikan ini menjadi jawaban atas pertanyaan peserta sebelum kajian digelar. Pertanyaan itu terkait informasi keberadaan Sumur Kolibri yang semula disebut sebagai sumber minyak bumi namun berubah menjadi ‘hanya gas’. Itu menurut salah satu anggota dewan yang mengikuti kegiatan di lokasi.

Budi menambahkan, yang terpenting dilakukan Bojonegoro hari ini adalah mempersiapkan diri untuk tetap survive saat sumber minyak nanti habis. “Seiring bertambahnya tahun, lifting akan terus menurun,” begitu ia memberikan tekanan di ahir paparannya.

Salah satu peserta menyambung, “Mengapa PI 10% terkait pengelolaan gas dan PI 10% terhadap Sumur Kolibri dengan tanpa modal, dilepas?” Padahal, dengan PI itu Bojonegoro ke depan akan mampu survive dengan memiliki BUMD yang berkaitan dengan supply gas di masyarakat, lalu dapat mengolah turunannya hingga memiliki pabrik pupuk sendiri, dan segala kebutuhan warga terutama petani sebagai klasifikasi mata pencaharian penduduk terbanyak di Bojonegoro.

Beberapa masukan juga muncul. Antara lain agar Bojonegoro sesegera mungkin mempersiapkan diri sehingga berkah minyak tak jadi petaka di kemudian hari. Maka, perlu sektor industri yang mampu menopang perekonomian Bojonegoro. Antara lain industri pengolahan hasil produksi pertanian; beras, jagung, kedelai dan lain-lain. Juga penting direncanakan adanya sarana produksi barang dan jasa, sektor wisata melalui keunggulan alamnya, pendidikan tinggi berkualitas, fasilitas kesehatan berkelas, hingga nantinya mampu menggantikan pemasukan anggaran daerah dari sumber minyak.

Sebagai closing statement, Budi mewanti-wanti agar Bojonegoro tak terlena dengan minyak. Jangan menghamburkan anggaran yang kini besar ke sesuatu yang tidak penting, agar tak jadi petaka di kemudian hari. “KSK harus mampu mengawal ini, termasuk mempertanyakan mengapa PI 10% dari pengelolaan gas tidak diambil,” ucapnya.

Facebook Comments

POST A COMMENT.