mepnews.id – Rencana pemerintah melakukan redefinisi Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi sorotan luas. Penggunaan diksi itu justru memicu perdebatan publik terkait komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga (Unair), Dr Suko Widodo Drs MSi, mengingatkan jajaran pemerintah agar sangat berhati-hati dalam merancang komunikasi kebijakan yang sensitif. Penggunaan istilah