mepnews.id – Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik (AKP) Politeknik Negeri Jember (Polije) menggelar Gelar Produk Project Based Learning (PBL) sebagai wujud implementasi pembelajaran yang berfokus pada pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan keuangan dan dana desa.
Dikabarkan situs resmi polije.ac.id, kegiatan bertema ‘Empowering Public Sector: Sinergi Inovasi Vokasi demi Keberlanjutan Ekonomi dan Lingkungan’ ini berlangsung 22 Desember 2025 di Gedung Terpadu Agribisnis Lantai 1 Polije. Melalui PBL, mahasiswa AKP melakukan pendampingan kepada BUMDes agar pengelolaan keuangan desa lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Najwa Alifa Hamdah, Salah satu mahasiswa AKP, melakukan pendampingan pengoperasian aplikasi pencatatan keuangan BUMDes. “Kegiatan ini memberi pengalaman langsung memahami kondisi riil BUMDes sekaligus berkontribusi memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa,” ungkap Najwa.
Direktur BUMDes Ajong Rejo, Ishak Setiawan, mengakui pendampingan mahasiswa AKP Polije membawa perubahan signifikan. “Sebelumnya pencatatan keuangan masih manual dan tidak teratur. Setelah pendampingan mahasiswa, laporan keuangan menjadi lebih rapi dan tertata.”
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan yang lebih baik turut memperkuat peran BUMDes dalam mendukung masyarakat, khususnya petani, melalui pengembangan produk lokal seperti beras, dan program pendukung sektor pertanian.
Wakil Direktur Bidang Akademik Polije, Surateno SKom MKom, menjelaskan hasil PBL mahasiswa AKP yang berkolaborasi dengan 19 BUMDes menunjukkan sinergi nyata antara pendidikan vokasi dan kebutuhan masyarakat desa. “Kolaborasi ini menghasilkan berbagai aplikasi dan produk sesuai kebutuhan masing-masing BUMDes, sekaligus mengintegrasikan isu SDGs, keberlanjutan, dan lingkungan.”
Surateno menegaskan, kegiatan PBL diperkuat dengan komitmen gerakan antikorupsi melalui penetapan duta antikorupsi dari unsur pegawai, dosen, teknisi, dan mahasiswa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola BUMDes dan pengelolaan dana desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.