mepnews.id – Dalam upaya memperkuat karakter peserta didik serta menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan bebas dari kekerasan, Politeknik Negeri Malang (Polinema) Melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKPT) menggelar Forum Diskusi Nasional.
Dikabarkan situs resmi polinema ac.id edisi 1 Mei 2025, diskusi bertema ‘Pembentukan Karakter untuk Pencegahan Kekerasan dan Pemeliharaan Kesehatan Mental di Lingkungan Pendidikan dari Berbagai Perspektif’ ini berlangsung di lantai 8 Gedung Teknik Sipil Polinema dengan menghadirkan empat narasumber utama lintas institusi.
Dr Chatarina Muliana Girsang SH SE MH, dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (KEMENDIKTISAINTEK), menyampaikan langkah-langkah konkret Kemendikbudristek mengimplementasikan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, serta penguatan sistem pengawasan dan pelaporan di lingkungan kampus.
Ir Prijadi Santoso MSi, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan Pendidikan.
Dr Ya’qud Ananda Gudban SS SSTPar MM, aktivis perempuan bidang kesetaraan gender dan perlindungan anak, memberikan perspektif dari sisi sosial dan budaya dengan menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak dini dan pelibatan komunitas dalam membangun budaya saling menghargai dan tidak membiarkan kekerasan dalam bentuk apapun menjadi norma.
Materi penutup disampaikan Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Malang, M. Salis Yuniardi SPsi MPsi PhD Psikolog, yang mengulas pentingnya pemeliharaan kesehatan mental dalam pendidikan, serta bagaimana tekanan akademik dan sosial dapat menjadi faktor risiko jika tidak ditangani dengan tepat. Ia juga menekankan perlunya tenaga profesional di lembaga pendidikan, serta pentingnya pelatihan literasi emosional bagi pendidik dan peserta didik.
Acara dihadiri Walikota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, Dandim 0833 Malang, Wakapolres Kabupaten Malang dan Sekda Kota Batu, serta para pimpinan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak.
Dalam sambutannya, Ketua Panitia sekaligus Ketua Satgas PPKPT Polinema, Dr Hudriyah Mundzir SH MH, menyampaikan forum ini bagian dari upaya institusi dalam membangun budaya kampus yang inklusif, sehat, dan menghargai hak asasi setiap individu.
“Kami percaya bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga manusia yang utuh secara moral dan emosional. Karena itu, pencegahan kekerasan dan pemeliharaan kesehatan mental adalah isu prioritas yang harus diangkat ke permukaan secara terbuka,” ungkapnya.
Direktur Polinema, Ir Supriatna Adhisuwignjo ST MT, memberikan apresiasi terkait kegiatan yang melibatkan semua sektor. Ini salah satu langkah Polinema untuk menghadapi tantangan kekeraan dan isu kesehatan mental yang dinilai sangat kompleks.
“Perguruan tinggi memegang peranan vital dalam membentuk kepribadian generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan strategi menyeluruh, mulai dari tindakan pencegahan hingga upaya rehabilitasi. Sinergi antara masyarakat, keluarga, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif,” ungkapnya.
Diskusi berlangsung dengan antusias dan interaktif. Para peserta yang terdiri dari guru, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan undangan dari berbagai institusi, aktif memberikan tanggapan, pertanyaan, serta berbagi pengalaman terkait dinamika dan tantangan dalam membangun karakter serta mencegah kekerasan di dunia pendidikan.
Para narasumber sepakat permasalahan kekerasan dan kesehatan mental dalam dunia pendidikan tidak dapat ditangani secara sektoral atau reaktif semata. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan aspek regulasi, pendidikan nilai, dukungan psikologis, serta komitmen dari pimpinan institusi pendidikan untuk menciptakan budaya organisasi yang aman, responsif, dan berpihak pada korban.
Forum ini ditutup dengan ajakan bersama untuk memperkuat jejaring kerja antara institusi pendidikan, pemerintah, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil guna membangun sistem pendampingan dan pencegahan yang berkelanjutan.