Ada Apa dengan DPRD Bojonegoro?

Oleh: M. Yazid Mar’i

mepnews.id – Jumat 30 September 2022, di Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro,  50 wakil rakyat yang diwakili 36 yang hadir menyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi yang juga diwakili hanya dua fraksi. Sementara, yang lain cukup memberikan berkasnya kepada pimpinan dan bupati.

Ini pendapat akhir dalam rapat APBD perubahan, dengan waktu super singkat dalam sejarah di DPRD Bojonegoro. Dimulai pada 15.30 dan berakhir pukul 16.00.

Meski sempat muncul interupsi dari Fraksi PDIP agar pendapat ahir dibacakan seluruh fraksi, namun pada ahirnya tidak terjadi.

What? Ada apa dengan DPRD Bojonegoro? Apakah memang tidak ada yang perlu disampaikan karena kinerja Bupati sudah sempurna? Atau apakah DPRD kalah nyali? Bukankah ketiga fungsi DPRD sebagai controlling, budgeting, dan legislating masih tetap adanya? Atau, memang ada refungsionalisasi di Bojonegoro?

Hingga berita ini dipublikasikan, KSK (Kajian Sor Keres) yang selama ini intens melakukan kajian terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, masih belum mendapat jawaban.

Padahal, jika melihat tiga fungsi DPRD di atas, bukan tidak mungkin mereka diam. Karena dipilih rakyat, tentunya mereka harus menyuarakan kepentingan rakyat.

Fungsinya sebagai badan legislasi, pemegang kekuasaan legislatif di daerah, masih terngiang di telinga kegagalanya pada penolakan perda dana abadi pendidikan berkelanjutan, meski telah menyedot anggaran yang tidak sedikit, sebagai tindakan terburu-buru tanpa melalui kajian matang, hingga berahir blunder.

Fungsinya sebagai penyusun anggaran bersama pemerintah, bukan tidak mungkin terjadi perbaikan atau revisi megenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah.

Kemudian fungsinya sebagai Ppengawasan, bukan tidak mungkin terjadi perubaghan, selisih anggaran, dan atau unfungsionalisasi dari hasil pemantauan setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah. Demikian juga penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD.

Tapi pemandangan yang kemarin tampak seperti sudah tidak ada lagi DPRD Kabupaten Bojonegoro. Di mana peran DPRD saat IPM Bojonegoro rendah, tingkat kemiskinan tinggi, serapan anggaran rendah, underestimate ketika APBD menjulang?

 

* penulis adalah Sekretaris KSK

Facebook Comments

Comments are closed.