Trias Ekonomika Desa di Bojonegoro

Oleh: Alfico Ihsanur Hadziqul Kholuf

mepnews.id – Nyatanya, menjadi bupati bukanlah cita-cita saya. Bahkan, cita-cita saya sejak dini adalah menjadi dokter. Ketika memutuskan belajar politik dan pemerintahan di sekolah, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi bupati. Bagi saya, politik terasa ilmu baru yang tidak diajarkan di sekolah. Namun kehadiran politik sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Impian menjadi bupati sempat terlintas saat saya duduk di bangku MA. Apalagi setelah mengetahui banyak terjadi ketidakadilan dalam urusan kenegaraan. Politik asing, korupsi, kolusi, nepotisme, dan gambaran tidak realistis tentang bangsa ideal menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari. Juga, masyarakat sipil tidak begitu kuat, dan kadang-kadang malah disalahgunakan oleh elit.

Berbicara tentang pemimpin daerah, salah satu tugasnya adalah mengembangkan kebijakan yang menguntungkan pemangku kepentingan. Sayangnya, kebijakan belum tentu bisa memuaskan semua pihak sehingga harus ada prioritas dan pilihan dalam membuat kebijakan publik.

Jika menjadi Bupati Bojonegoro, prioritas saya dalam pengembangan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan bersama berdasarkan potensi masyarakat dan kondisi ekonomi yang mendasarinya. Di atas segalanya, saya memprioritaskan sektor ekonomi yang bisa dibilang masih di bawah rata-rata ekonomi dari kabupaten/kota lain.

Saya ingin menjadikan Bojonegoro sebagai kabupaten yang memiliki kondisi ekonomi optimal serta masyarakatnya produktif di era gencaran bonus demografi saat ini. Ini bisa dimulai dari desa dan masyarakat yang masih minim sentuhan pemerintah.

Selain itu, negara harus dapat melakukan empat hal konkret dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu; nasionalisasi aset strategis, hapus hutang lama dan tolak hutang baru, redistribusi aset bagi masyarakat tak mampu agar berproduksi, proteksi dan subsidi produk-produk dalam negeri.

Membangun desa. Itulah pernyataan paling mendasar dari ekonomi politik konstitusi kita. Karena desa dan wilayah laut begitu luas di Indonesia, maka desain kita untuk pembangunan politik dan ekonomi harus sangat ‘seperti desa’. Jika kita ingin memperkuat ekonomi politik kita, desa harus menjadi pemain utama dalam pembangunan negara. Karena, suplai pangan terbesar ada di desa. Desa memiliki pola makan sebagai ‘cara hidup dan berbangsa’. Oleh karena itu, pembangunan desa yang berorientasi gizi untuk mewujudkan swasembada harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi kita.

Suatu bangsa tidak dapat berdiri sendiri jika tidak mandiri dalam pangan. Tanpa desa, politik dan ekonomi yang kuat, maka makanan tidak akan diproduksi dengan baik. Jadi, membangun Indonesia berarti membangun desa. Pembangunan desa dalam hal ini dapat dicapai dengan membentuk tiga lembaga yang akan menggerakkan seluruh kegiatan ekonomi di pedesaan.

Pertama, koperasi desa. Ini harus ada untuk mengembangkan desa. Diharapkan lembaga ini fokus pada sektor manufaktur. Secara teknis, koperasi desa membeli semua produk yang dihasilkan masyarakat sehingga masyarakat pedesaan bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan produk tersebut.

Kedua, unit usaha desa. Lembaga ini dirancang untuk fokus pada sektor pasar. Menjual produk desa dan menciptakan pasar yang sehat bagi desa adalah tugas utama lembaga ini. Secara teknis, pertanian desa membeli hasil panen yang dikumpulkan oleh koperasi desa. Semoga koperasi desa mendapat untung dari penjualan. Unit usaha desa kemudian memasarkan ke tingkat konsumen sehingga lembaga ini juga diuntungkan.

Ketiga, bank desa. Lembaga ini fokus pada sektor permodalan. Untuk menjaga eksistensi lembaga ini, perlu memaksimalkan fungsi simpan-pinjam. Selain masyarakat desa, dua lembaga lain (koperasi dan perusahaan komersial) juga menawarkan opsi simpan pinjam. Semoga bank desa mendapat manfaat darinya.

Ketiga lembaga tersebut mewakili ‘trias ekonomi desa’.

Pertanyaannya, siapa pemilik tiga lembaga di atas? Di situlah menjadi menarik. Ketiga lembaga ini tidak boleh dikuasai siapa pun selain pemerintah atau warga desa. Secara teknis, tiga lembaga tersebut menerbitkan saham di mana setiap penduduk desa dewasa memiliki bagian yang sama nilainya. Syarat untuk menerima saham adalah dengan membuka rekening atau tabungan di bank desa. Hal ini memungkinkan penduduk desa dewasa untuk menerima dividen yang sama dari tiga lembaga pada setiap akhir tahun anggaran. Dividen dibayarkan langsung ke rekening tabungan bank desa.

Dengan cara ini, pemerataan kekayaan dapat diciptakan. Jika semua desa di Indonesia menerapkan ini, mereka akan menjadi kuat dan mandiri secara ekonomi dan politik untuk menegakkan kedaulatan, menciptakan kemakmuran dan mendukung pemerintahan provinsi yang bersih dan kuat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, melaksanakan program organisasi, manajemen, keuangan, permodalan, dan pengembangan usaha yang lebih baik dari tahun lalu, serta mengkaji dan menata ulang prosedur perbaikan tersebut untuk mencapai visi masa depan yang lebih baik, harus mendukung pemberdayaan dan pengembangan.

Ada satu tujuan yang harus dicapai jika ekonomi pedesaan ingin diberdayakan. Ini adalah kesejahteraan dan kelangsungan hidup komunitas pedesaan dalam gempuran ekonomi kapitalis dan neoliberal. Salah satu contohnya adalah pengembangan perusahaan yang efisien, mandiri dan dapat diandalkan melalui kegiatan manufaktur, perdagangan, jasa dan transaksi lainnya. Namun semua itu harus didukung oleh pemegang saham yang benar-benar konsisten, tanpa membedakan suku, agama atau ras. Masyarakat juga harus mampu menjalankan apa yang diprogramkan oleh pemerintah dengan kemauan dan keinginan yang tulus untuk mentransformasi kehidupan ekonominya secara berkelimpahan.

Masing-masing kita tentu memiliki prinsip berbeda dalam hidup. Karena itu, saya jika jadi Bupati Bojonegoro memiliki kebijakan untuk melakukan yang terbaik ketika kebijakan ini direalisasikan.

Atas nama anak muda Indonesia, saya berjanji, saya juga memiliki tugas untuk menekankan kepada semua penanggung jawab kota ini, Bupati, DPR, DPD, dll, untuk memenuhi tugasnya. Ingatkan bahwa adalah tugas manusia untuk saling mengingatkan. Jadi, jangan khawatir tentang posisi tinggi atau rendah. Saya ingin kota ini tidak hanya bangga dengan nama politiknya, tetapi juga memiliki semangat politik yang hidup dan sehat. Yang ingin saya katakan adalah, “Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bisa membawa kesuksesan bagi semua orang”

 

* Penulis adalah siswa MAN 1 Bojonegoro. Tulisan ini dibuat untuk lomba esai ‘Andai Aku Jadi Bupati Bojonegoro’ yang digelar Komunitas Sor Keres. Pemuatan esai di media ini tidak mempengaruhi penilaian dewan juri.

Facebook Comments

Comments are closed.