DPRD Jangan Beri Cek Kosong

Oleh: M. Yazid Mar’i

mepnews.id – Selasa 9 Agustus 2022, Kajian Sor Keres (KSK) Bojonegoro masih mengangkat tema ‘Dana Abadi’. Pekan sebelumnya, kajian menghadirkan Bupati Bojonegoro. Kali ini, menghadirkan Wakil Ketua DPRD, Sukur Priyanto.

Saat menggulirkan debat, Abdus Syafiq selaku modetator mengungkapkan KSK merasa berkepentingan agar rancangan Perda Dana Abadi tetap memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan transparansi.

Dri Subagio, selaku Ketua KSK, menganggap dana Rp 3 triliun untuk kurun waktu 2022, 2023, 2024 yang digunakan dana abadi itu, meski hanya diambil dari hasil simpanan, tentu bukanlah dana yang kecil.

Sukur Priyanto, yang menjadi nara sumber utama, menjelaskan dana abadi yang digunakan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (Human Resources) bidang pendidikan berkelanjutan itu pada prinsipnya sudah disepakati seluruh fraksi. Khusus Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan, agar Perda tak memberikan cek kosong kepada Bupati.

Politisi dari Partai Demokrat itu bahkan menyatakan, “Ke Bank mana uangnya harus disimpan? Ini penting. Jika perlu bisa diarahkan ke tiga bank pemerintah. Tidak hanya Bank Jatim, bisa juga BRI dan BNI. Dalam arti lain, mencari yang dapat memberikan prosentase besar. Demikian juga CSR-nya. Sekaligus memenuhi asas keadilan.”

Selain itu, Sukur menekankan regulasinya harus jelas. Sudah ada payung hukum di atasnya. Semisal Perpu atau Permen. Juga harus jelas siapa atau badan apa yang bertanggung jawab.

Karena ini uang rakyat, tentu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Jika untuk kelanjutan pada pendidikan tinggi, maka Perguruan Tinggi mana yang ditunjuk, juga siapa yang dapat mengakses program tersebut.

“Alokasinya tentu dapat juga untuk pendidikan usia dini, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, negeri dan swasta, serta pondok pesantren. Semua harus memenuhi asas transparansi juga,” begitu penjelasan Sukur.

Menanggapi pertanyaan Raperda yang hanya memuat 14 pasal, ia menyatakan meski sudah melalui kajian akademis rasanya masih butuh masukan publik sebelum ditetapkan menjadi Perda. Jangan sampai di kemudian hari muncul kesalahan dengan muara di DPR bahwa perdanya masih banyak celah. Ibarat pagar, Perda harus memuat secara detail termasuk kemungkinan-kemugkinan terjelek ke depan.

“Kalau kemudian pihak pemerintah menghendaki Perda Dana Abadi harus ditetapkan tahun ini, ya bisa saja. Tapi jangan sampai Perda memberikan cek kosong pada Bupati,” kata Sukur.

Jangan sampai ini semacam jebakan batman atau mencerminkan ketidakberdayaan DPR di mata eksekutif. “Tentu ini tidak boleh terjadi. Perda harus memuat segala hal agar tetap memenuhi tiga asas minimal; kemanfaatan, keadilan, dan akuntable,” sambung Hartono, kontraktor yang juga jadi peserta kajian.

Dri Subagio menegaskan, setelah mendengar paparan dari Bupati dan DPRD maka KSK akan melakukan analisis dan kajian naskah akademik, juga mengkaji berbagai masukan masyarakat, terkait Perda Dana Abadi ini.

“Selanjutnya, KSK meminta diagendskan haring pekan depan oleh ketua Pandus DPR terkait dana abadi. Ini harus kita kawal sebelum ditetapkan. Selain agar bisa memberiksn manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, juga demi keamanan dana abadi,” kata Drii Subagio.

Diskusi publik KSK yang berlangsung gayeng hingga pukul 16.00 itu diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada nara sumber atas partisipasinya.

Facebook Comments

Comments are closed.