mepnews.id – Belakangan ini, kondisi sosial dan politik Indonesia memanas. Sejumlah aksi demo disertai kekerasan bermunculan di kota-kota besar. Aksi bermunculan seiring dengan keputusan dan ucapan pejabat serta wakil rakyat yang tidak pro-rakyat. Buruknya komunikasi publik ini yang kaku dan tidak empatik ini memicu kemarahan rakyat.
Dr Suko Widodo, pakar komunikasi Unair.
Dr Suko Widodo Drs MSi, dosen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Airlangga, menilai komunikasi pejabat publik di Indonesia masih jauh dari ideal. Bukan menjadi jembatan kebijakan, sejumlah pejabat justru terjebak dalam gaya komunikasi elitis, normatif, bahkan arogan.
“Publik sering merasa bukan diajak berdialog, melainkan digurui. Padahal, dalam demokrasi, komunikasi pejabat publik mestinya menekankan pada transparansi, empati, dan partisipasi. Jika ini diabaikan, kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah,” ujarnya.
Menurut Suko, salah satu faktor yang mempengaruhi lemahnya komunikasi pejabat publik adalah kuatnya budaya politik feodal. Pola relasi atasan-bawahan yang kaku membuat komunikasi bersifat satu arah.
Selain itu, kurangnya keterampilan komunikasi yang melayani juga menjadi persoalan. Aspek lain yang patut disorot adalah minimnya budaya meminta maaf atau mengundurkan diri.
“Di banyak negara maju, meminta maaf atau mundur adalah bentuk tanggung jawab moral. Sayangnya, di Indonesia, mundur dianggap kelemahan. Padahal, langkah ini justru menjaga kehormatan pribadi sekaligus martabat lembaga,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut akar masalah ini berhubungan dengan kultur politik patrimonial dan oligarkis. Dalam tradisi ini, jabatan sering dipandang sebagai privilese dan bukan sebagai amanah. Akibatnya, pejabat lebih berperan sebagai penguasa ketimbang pelayan publik.
Sebagai solusi, Suko menawarkan empat langkah penting untuk membenahi komunikasi publik pejabat. Pertama, membekali pejabat dengan keterampilan komunikasi, termasuk listening skill dan crisis communication. Kedua, membangun budaya akuntabilitas sehingga meminta maaf atau mundur itu tidak dipandang lemah. Ketiga, pemanfaatan media digital untuk dialog dan transparansi, bukan sekadar pencitraan. Keempat, memberikan teladan komunikasi empatik dari pimpinan tertinggi agar nilai tersebut mengalir ke seluruh lapisan birokrasi.
“Jika empat hal ini dijalankan secara konsisten, pejabat publik bisa lebih dipercaya dan dekat dengan masyarakat. Komunikasi yang baik bukan hanya etika, tetapi juga kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan,” kata Suko.