mepnews.id – Pada momentum Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026, muncul fenomena micro tourism. Ini ditandai dengan kecenderungan orang berwisata lewat perjalanan skala kecil, jarak dekat, dan durasi singkat. Pola perjalanan ini menekan biaya perjalanan tanpa mengurangi intensitas rekreasi, dengan fokus pada eksplorasi area lokal yang dinilai lebih aman.
Dr M. Yusuf, pakar UGM
Dr M. Yusuf MA, peneliti pariwisata Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan lonjakan wisatawan di destinasi seperti Yogyakarta dan kota wisata lainnya pada libur Nataru didorong oleh kemudahan akses tol yang memangkas waktu tempuh. Selain aksesibilitas, faktor perceived safety (persepsi keamanan) terhadap bencana alam juga menjadi pertimbangan krusial.
“Wisatawan mempersepsikan Jogja memiliki tingkat keamanan tinggi atau risiko kerawanan rendah. wisatawan sampai membludak,” ujar Yusuf, lewat situs resmi ugm.ac.id.
Di balik tren tersebut. Yusuf memberikan catatan mengenai urgensi mitigasi bencana pada destinasi wisata. Setiap destinasi wisata harus memiliki roadmap mitigasi bencana yang berisikan 3 poin penting. Pertama, identifikasi potensi bencana. Kedua, bagaimana menggunakan sumber daya untuk menjadi satu modal atau kekuatan dalam merespon bencana. Ketiga, apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana.
Yusuf juga menyoroti penumpukan wisatawan (overtourism) yang kerap terjadi pada akhir pekan. Sebagai solusi, ia menyarankan pengelola wisata megembangkan weekdays tourism melalui health and wellness tourism. Peluang menciptakan program wisata pada hari kerja sangat terbuka. Apalagi program ini meringankan beban infrastruktur dan bisa memecah tumpukan pengunjung di akhir pekan. “Sasarannya adalah segmen pengusaha, pensiunan, hingga pekerja remote yang tidak terikat jam kantor,” jelasnya.
Yusuf melontarkan kritik keras terhadap wacana subsidi tiket pesawat. Ia menilai, subsidi tiket hanya strategi pemasaran yang tidak menyelesaikan akar persoalan mahalnya biaya transportasi udara. “Orang berpikir dua kali untuk berwisata jauh itu karena harga tiket tinggi. Gagasan subsidi tiket hanyalah bahasa pemasaran. Lebih tepat jika melalui prosedur penurunan pajak suku cadang pesawat dan maskapai bandara, juga harga avtur.”
Ia juga mengkritisi ide work from mall (WFM). Ketimbang bekerja dari pusat perbelanjaan besar, ia mendorong konsep bekerja dari destinasi wisata (work from tourism destination). “Ketimbang kita menghidupkan kapitalis, mari coba berpihak kepada masyarakat rentan melalui desa wisata yang dikelola masyarakat,” ajaknya.
Yusuf menekankan, pariwisata inklusif adalah kunci karena penyegaran pikiran atau healing merupakan hak seluruh lapisan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang membangun ruang publik gratis hingga tingkat kecamatan. Namun, ia juga mengingatkan agar pengelolaanya dilakukan secara profesional dan tidak ala kadarnya.
“Pariwisata inklusif sejatinya harus mampu menarik minat masyarakat luas, termasuk dari luar daerah. Tentunya dengan memegang teguh prinsip pengelolaan yang baik dan aspek keselamatan bencana,” pungkasnya. (Aldi Firmansyah)