mepnews.id – Masyarakat dan kontestan Pemilu 2024 perlu semakin jeli. Kontestan jangan asal umbar janji. Masyarakat jangan gegabah asal Pilih.
Irfa’i Afham, dosen FISIP Unair
Irfa’i Afham SIP MSc, pengamat politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, mengingatkan lentingnya kepekaan terhadap kepentingan politik. “Dalam politik, yang harus kita cermati adalah kepentingan.”
Kepentingan itu bermacam-macam jenisnya. Ia mencontohkan, akses terhadap suatu proyek juga termasuk jenis kepentingan.
“Akses ke pendanaan, akses ke pengambilan keputusan atas suatu konsesi, dan korupsi juga merupakan kepentingan. Masyarakat secara kritis harus mampu memaknainya dan mengambil sikap tegas,” paparnya.
Masyarakat perlu paham mana yang merefleksikan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat marginal, dan kepentingan masyarakat rentan. Rakyat perlu mengetahui bagaimana kepentingan-kepentingan mereka dapat diwadahi dan direalisasikan.
“Saya rasa ini tidak mudah. Perlu proses panjang antara para kontestasi dengan dukungan masyarakat sipil yang kuat dan memiliki budaya politik yang kuat pula,” ucapnya.
Bagi pemilih pemula, Irfa’i menyarankan memilih calon berintegritas yang benar-benar membawa kepentingan konstituen dan merealisasikan kepentingan rakyat. Idealnya, kampanye harus mencerminkan kondisi riil masyarakat sipil dari segi sosial-ekonomi, sosial-budaya, usia, gender, dan isu-isu lain yang mengakomodir kepentingan rakyat.
“Kampanye itu apa yang calon kontestasi tawarkan melalui visi-misi, agenda, program-program, bahkan kontrak politik. Kampanye yang ideal harus betul-betul merepresentasikan kepentingan, tuntutan, aspirasi, dan permasalahan dari rakyat atau konstituen,” ujarnya.
Dalam menghadapi maraknya kampanye bohong, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi politik. Utamanya, dalam memaknai pentingnya politik dan bagaimana proses politik beroperasi.
“Literasi politik membantu para pemilih untuk memahami isu-isu politik aktual, aktor-aktor politik, dan partai-partai politik. Literasi politik juga membantu masyarakat memahami makna penting representasi politik,” jelas Irfa’i.
“Literasi politik tidak hanya berkaitan dengan janji kampanye, tetapi juga pada keputusan dan tindakan para aktor politik dalam mengambil keputusan-keputusan politik. Melalui literasi politik, masyarakat menjadi ‘melek’ politik,” lanjutnya.
Terkait maraknya kampanye bohong, Irfa’i mengatakan masyarakat harus berhenti berpaku pada janji-janji kampanye, tetapi harus fokus pada tindakan nyata calon kontestasi sebelum dan sesudah terpilih.
“Para pemilih harus tegas dalam menghukum para calon yang sebelumnya berbohong tidak mewujudkan kepentingan mereka atau bahkan melakukan berbagai penyimpangan, misalnya korupsi,” imbuhnya.
Cara menghukum para calon tersebut bisa dengan tidak memilih mereka lagi di Pemilu berikutnya.
“Pemilu merupakan manifestasi dari praktik demokrasi langsung, kita bisa menghukum mereka secara langsung dengan tidak memilih mereka lagi di Pemilu sekarang ataupun Pemilu-Pemilu mendatang,”