mepnews.id – Universitas Andalas (Unand) menugaskan 400 mahasiswa sebagai enumerator pendataan kerusakan rumah akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat. Para mahasiswa diterjunkan untuk melakukan verifikasi lapangan berdasarkan standar dan kriteria yang telah disusun.
Dikabarkan situs resmi unand.ac.id, Rektor Efa Yonnedi PhD menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Unand sebagai mitra utama proses verifikasi rumah rusak pascabencana di Sumatera Barat. Ia menegaskan Unand berkomitmen terus menjadi mitra solusi dalam proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
Sebelumnya, Unand berinisiatif membentuk konsorsium perguruan tinggi bersama sejumlah kampus lain. Konsorsium ini melaporkan kegiatan dan rekomendasinya kepada Kemdiktisaintek serta siap menjadi mitra pemerintah dalam bidang riset dan pengembangan.
“Selain mahasiswa sebagai enumerator, saat ini terdapat 3.500 mahasiswa Unand yang KKN di berbagai nagari. Mereka turut membantu masyarakat dalam upaya pemulihan pascabencana,” ujar Rektor saat pelepasan mahasiswa KKN Unand dan Tim verifikasi Pendataan Rumah Terdampak Bencana, di Istana Gubernur Sumbar, 2 Januari 2026.
Unand bersama BNPB juga menjajaki kerja sama berkelanjutan. Tidak hanya saat respon bencana, tetapi juga dalam program membangun kembali daerah terdampak menjadi lebih baik dan lebih kuat.
Rektor menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi kebencanaan, termasuk sistem peringatan dini (early warning system) yang berbasis sains dan teknologi, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi cepat jika terjadi potensi bencana.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, telah menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai acuan pelaksanaan rehab-rekon. Lebih dari 20.000 unit rumah terdampak akan diverifikasi tingkat kerusakannya, meliputi kategori rusak berat, sedang, dan ringan. Melalui proses verifikasi ini diharapkan dihasilkan data yang valid sebagai dasar pelaksanaan program perbaikan rumah warga.
Sekretaris Utama BNPB, Dr apt Rustian, menyampaikan tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang bebas dari ancaman bencana. Karena itu, seluruh komponen bangsa harus memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan pada tiga fase kebencanaan: pra bencana, saat bencana, dan pascabencana.
Ia mengapresiasi Sumatera Barat yang dinilai cepat keluar dari status tanggap darurat. Dari 15 kabupaten/kota terdampak, 13 daerah sempat menetapkan status tanggap darurat. Kini, 12 di antaranya telah memasuki masa transisi darurat.
“Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk segera melakukan penataan dan percepatan pemulihan,” pungkasnya.