Bimtek Indikator Desa Anti Korupsi, Catat 5 Komponen Utamanya

mepnews.id – Empat desa di Wonogiri mendapat kehormatan karena masuk ke dalam Desa Perluasan Antikorupasi tahun 2024. Keempat desa itu adalah Kepatihan, Sonoharjo, Jimbar dan Waru. Untuk memperkuat komitmen antikorupsi, diadalah Bimbingan Teknis (Bimtek) tantang Indikator Antikorupsi, pada 12 Juni 2024, di Ruang Girimanik Setda Kabupaten Wonogiri.

Dosen Prodi Hukim Tata Negara (HTN) Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri, Ruslina Dwi wahyuni SSos MAP CPM, menjadi salah satu narasumber dalam Bimtek itu. Narasumber lainnya inspektorat Provinsi Jateng Atri Kristanto SST dan Inspektur Kabupaten Wonogiri Mardianto SE.

Agenda dihadiri jajaran Dinas Kominfo, Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Wonogiri, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesra, Ketua BPD, Sekretaris BPD, Ketua LPM, Sekretaris LPM, Ketua Bumdes, Sekretaris Bumdes, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Perwakilan Ketua RT dan Perwakilan Ketua RW.

Mardianto mengemukakan, tujuan acara itu di antaranya dalam rangka perluasan Desa Antikorupsi di Kabupaten Wonogiri 2024. “Kami berharap Bimtek ini dapat mendorong seluruh elemen di desa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan desa antikorupsi, meningkatkan pemahaman indikator penilaian desa antikorupsi serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan bebas dari korupsi,” jelasnya.

Ruslina, yang juga penyuluh antikorupsi KPK, memberikan motivasi dan mengajak semua unsur berkomitmen meningkatkan integritas dalam pelayanan masyarakat, mewujudkan semua indikator Desa Antikorupsi.

Undang-Undang No. 6 2014 tentang Desa mengatur peran desa yang sangat strategis dalam pembangunan di daerah. Ia mendorong kepala desa sebagai pemimpin harus menjadi role model dan mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang optimal.

“Harapannya, desa antikorupsi tidak hanya seremoni. Secara substansi, nilai integritas antikorupsi dapat tertanam dan teraktualisasikan pada semua unsur pemerintahan desa. Yaitu, dengan mebiasakan yang benar dan tidak membenarkan yang biasa. Pelayanan masyarakat yang ada benar-benar sesuai harapan masyarakat,” imbuhnya.

Atri Kristanto memberikan arahan dan bimbingan teknis indikator Desa Antikorupsi. Ia menekankan pada 5 komponen utama dan 18 indikator dengan passing grade minimal 90 agar sampai masuk dalam kategori istimewa.

“Lima komponen itu adalah Penata Tata Laksana Desa, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan penguatan kearifan lokal,” ucap Atri.

Dia menghimbau agar desa segera melengkapi semua dokumen yang masuk dalam semua indikator kurang lebih 4 bulan ke depan sampai tahapan penilaian.

Facebook Comments

Comments are closed.