Gempa Lombok; Baru Masuk, Murid Libur Lagi

lombok bangkitMEPNews.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang M Zainul Majdi menginstruksikan semua sekolah yang terdampak gempa, yakni di Lombok Utara, Mataram, Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Tengah, diliburkan sejak 6 Agustus akibat gempa malam sebelumnya. Pihaknya akan mengecek keamanan bangunan sekolah sebelum dipastikan bisa dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

“Saya juga instruksikan semua tenaga kesehatan di pulau Lombok untuk masuk dan bekerja, memastikan pelayanan kesehatan diberikan maksimal,” ujar TGB melalui keterangan tertulis. “Semua perangkat BPBD Pemda bersama TNI dan Polri, Badan SAR dan elemen masyarakat lain bekerja menjangkau daerah yang paling terdampak yaitu Lombok Utara dan Lombok Timur.”

Gempa berkekuatan 7,0 skala Richter mengguncang Lombok pada 5 Agustus waktu isya. Gempat itu terjadi hanya seminggu setelah gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter pada 29 Juli. Gempa sebelumnya menimbukan kerusakan bangunan dan 17 korban tewas. Gempat terakhir lebih parah, dengan korban 91 tewas. Angka korban bisa berubah karena banyak yang dirawat karena sakit.

Anak-anak di Kecamatan Sembalun di Lombok Timur baru saja kembali bersekolah setelah kena guncangan 29 Juli. Mereka sempat berkumpul bersama guru di lapangan sekolah untuk bermain dan mengaji bersama. Aktivitas di sekolah kembali dimulai untuk menghilangkan trauma. Namun, Senin ini mereka harus diliburkan lagi karena gempa terakhir.

Pemerintah diminta gerak cepat mengantisipasi penanganan korban gempa termasuk mendirikan sekolah darurat. Komisioner KPAI Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat, Susianah Affandy, mengatakan pihaknya sudah koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penanganan anak korban Gempa NTB. Kemensos RI diminta menurunkan Tim Layanan Dukungan Psikososial.

“Saat ini KPAI terus melakukan koordinasi untuk memastikan Tim Layanan Dukungan Psikososial tersebut tersebar di desa-desa terdampak, tidak hanya terpusat di satu lokasi. KPAI mengapresiasi dari pemangku kepentingan dalam melakukan pendataan korban, pemberian santunan serta penanganan korban gempa,” kata Susianah dalam keterangan tertulisnya, 30 Juli 2018.

KPAI menyampaikan beberapa hal. Pertama, selama kondisi darurat, pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan makanan, selimut, obat-obatan dan kebutuhan anak-anak khususnya bayi. Kedua, KPAI meminta pemerintah adakan kegiatan trauma healing dan psikososial bagi korban khususnya anak-anak. Kegiatan trauma healing dan psikososial tersebut harus dilaksakan secara merata di semua pos pengungsian, tidak terpusat hanya di satu tempat.

Ketiga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta elemen masyarakat diharapkan bahu membahu terlibat aktif dalam penanganan anak korban bencana gempa serta menciptakan situasi kondusif. Anak-anak yang banyak menggunakan media sosial harus mendapat informasi yang benar terkait bencana alam. (*)

Facebook Comments

POST A COMMENT.