Radikalisme; What, Why and How?

Oleh: m.yazid mar’i

MEPNews.id —Radikalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indinesia diartikan dengan faham atau keyakinan tentang sistem (sosial ~ poiitik) yang meyakini bahwa perubahan akan berhasil bila dilakukan dengan cara kekerasan.

Secara historis istilah radikalisme untuk pertama kali muncul di Britania raya. Dimasa iru muncul kelompok yang menginginkan adanya perubahan sistem politik secara drastis, cepat, menyeluruh sampai ke akar~akarnya.

Tentu bila melihat secara hustoris, dapat dimaknai bahwa segala bentuk prilaku yang berkeinginan cepat dalam melalukan perubahan yang dilakukan dengan kekerasan dapat disebut sebagai faham radikal “radikalisme”. Dalam arti lain jika kekerasan sebagai jalan dalam melakukan niat, tujuan, juga dapat dimaknai sebagai prilaku radikal.

Dalam persoektif ini, Maka apa yang dilakukan Hitler di Jerman, Musholini di Itali, dan pembantaian etnis muslim di Rohingnya serta beberapa tindakan kekerasan yang menimbulkan hilangnya nyawa, rusaknya fasilitas umum melalui bom bunuh diri yang mengatasnamakan agama, atau sebaliknya tindakan negara untuk melakukan intimidasi, interfensi terhadap rakyatnya, dapat pula disebut sebagai tindakan radikal.

Di Indonesia, para pendiri bangsa, jauh hari mengecam prilaku radikalime melalui nilai~nilai budaya yang kemudian dirumuskan dalam batang tubuh UUD 1945 dan pancasila. Maka musyawarah menjadi unsur penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan harapan ahir terciptanya keadilan, dan dengannya melahirkan keadilan.

Peneliti terorisme di Asia Tenggara Sidney Jones mengungkapkan langkah yang bisa dilakukan untuk menanggulangi radikalisme yang menyebar di tengah~tengah masyarakat, diantaranya melalui penekanan pentingnya pemahaman atas definisi radikalisme itu sendiri.

Menurut Sidney, pemahaman atas istilah radikalisme saat ini terlalu luas. Jika seseorang berkata bahwa negara khilafah adalah sistem yang baik, maka tidak serta merta orang yang mengatakan itu telah terpapar radikalisme, selama mereka tidak menolak demokrasi, mengatakan khilafah adalah sistem yang baik dapat dimaklumi,” kata Sidney dalam diskusi publik tentang pencegahan radikalisme dan terorisme di gedung Graha CIMB, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018. Dasarnya, pemahaman atas khilafah itu sendiri bisa dijadikan panutan seseorang dalam bertindak tanpa harus mengganti sistem demokrasi suatu negara.

Menurut Sidney, radikalisme yang perlu dicegah adalah ketika ada orang atau sekelompok orang tertentu yang menganggap khilafah atau apa namanya adalah alternatif dari demokrasi sehingga berencana untuk menggulingkan NKRI. Ia mencontohkan partai politik yang kerap disebut radikal, tidak bisa disebut berpaham radikal. “Itu tidak bisa dikatakan berpaham radikalisme, karena bagaimanapun juga anggotanya masih menerima sistem demokrasi,” ujarnya.

Pernyatann sidney juga mengingatkan bahwa penyebaran paham radikal bisa datang dari mana saja. “Kita lihat pengajian di masjid-masjid dan juga dakwah-dakwah, serta khutbah~khutbah, yang juda datang dari selain islam yang bisa diakses melalui Youtube, yang nengandung provokatif atau ajakan kekerasan dapat juga disebut sebagai paham radikal. Dalam arti lain, label bisa saja masuk disemua agama dan kelompok.

Senada dengan yang disampaikan oleh Sidney, cendekiawan muslim Azyumardi Azra mengatakan bahwa banyak penceramah-penceramah keagamaan berpaham radikal. Penceramah-penceramah radikal ini masih bebas memberikan gagasannya yang mengandung wacana intoleransi hingga anti-NKRI dan Pancasila.

Meliihat pendapat Azyumrdi Azra tersebut, dspat dimaknai baik di masjid atau di tempat ibadah agama yang lain.

Ketua Forum Bela Negara Alumni Universitas Indonesia (BARA UI) yang juga dosen FISIP UI, Iriani Sophiaan mengatakan Indonesia sudah dapat dikategorikan darurat radikalisme, bahkan darurat terorisme, tahap lanjut dari radikalisme. “Orang-orang radikal yang menginginkan runtuhnya NKRI dan Pancasila, merasa kuat untuk menguasai panggung politik. Mereka menunggangi pendukung-pendukungnya yang sebetulnya tak paham makna sesungguhnya dari gerakan para politisi¬†yang cendrung rafikal. itu,

Karenanya sebagai masyarakat dan bangsa yang lahir dan dibesarkan di negeri Indonesia tercinta ini memiliki tanggung jawab moral untuk waspada dan meminimalisir paham radikalisme atas nama apapun, dengan belajar dan mencontoh sikap dan prilaku para pendiri bangsa, dengan memberikan pengakuan terhadap minoritad. Sebaliknya minoritas juga tidak merasa bagian yang tertindas dan meminta lebih (dianak emaska).

Lalu bagaimama negara? Sebagai bagian penting dari konsensus kebangsaan, tentu tidaklah phobi terhadap perubahan, selama perubahan dilakukan dengan konsep konstruktif. Karena perubahan bukanlah suatu yang harus dihindari,. melainkan hal mesti adanya dan berjalan.

Maka yang terpenting adalah bagaimana radikalisme tidak tumbuh. Artinya bagaimana negara mampu bersikap adil, serta mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, karena hakekatnya berdirinya sebuah negara tidak lain hanyalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Artinya sistem apapun tak memiliki kekuatan, manakala rakyat merasakan kesejahteraan, keadilan, keamanan sebagai hak dasar manusia. ***

Article Tags

Facebook Comments

POST A COMMENT.