Solusi Tengah PPDB

Zona Tempat Tinggal dan Zona Sekolah Asal Solusi Tengah PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

Syaifulloh
Penikmat Pendidikan

MEPNews.id —– Penerimaan peserta didik baru dengan berbagai macam kontroversionalnya sesuai aturan terbaru sesuai Dasar pelaksanaan PPDB ini adalah Peraturan Mendikbud No 14 Tahun 2018. Aturan terbaru yang mengatur pelaksanaan sesuai dengan kondisi masing-masing warga yang bertempat tinggal di dekat zona satuan pendidikan.

Pola PPDB yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan ini bagi yang tidak nyaman, dan menimbulkan silang pendapat yang terbiasa berbeda pendapat, sampai dengan sudah nrimo ini panduan denag aturan baru itu. Minggu ini, semua proses itu terpaksa reda dengan selesainya proses PPDB tahun pelajaran 201/2019 dan akan segera dimulainya program PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah) yang akan dimulai hari Senin (16/7/2018).

Kondisi terpaksa reda ini tetap akan menimbulkan silang pendapat dari orang-orang yang terbiasa berbeda pendapat. Mereka menggunakan alibi dan pola pikir pola lama bahwa yang disebut sekolah unggulan itu yang mesti ada di tengah kota kabupaten. Sekolah-sekolah yang ada di tengah ibu kota kabupaten ini dianggap bisa mewakili keinginan setiap orang calon peserta didik baru agar anaknya bisa diterima di sekolah yang dianggap top markotop.

Anggapan sebagian walimurid ini memang tidak salah karena secara faktual dan sudah sejak lama, sekolah-sekolah yang dianggap favorit di perkotaan ini memborong banyak kejuaraan-kejuaraan baik akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh dinas pendidkan maupun kejuaraan yang diselenggarakan oleh penyelenggara lainnya.

Borongan berbagai kejuaraan dan ditambah dengan berbagai berita di media massa membuat calon peserta didik baru bisa melihat informasi dengan mata ramai-ramai mengenai keunggulan sekolah yang menjadi incaran keluarga untuk menyekolahkan anaknya. Biasanya keluarga tersebut secara turun temurun bersekolah disitu sehingga mereka secara fanatik tidak akan menggoyahkan pilihannya kepada sekolah lain.

Kefanatikan bahwa dengan sekolah yang diunggulkan orang tua itu bisa membawa anaknya meraih masa depan yang gemilang itu juga tidak salah katena terbukti lulusan sekolah itu anaknya bisa Malang melintang bekerja di instansi dan perusahaan bonafid di penjuru negeri. Juga sambil mengingatkan bahwa rezeki itu Alloh SWT yang mengatur dan tidak ada hubungannya dengan segala macam klaim manusia. Manusia hanya perlu berusaha urusan rezeki itu rahasia Alloh SWT.

Kondisi kefanatikan pada satu atau dua sekokah itu yang membuat mereka sulit menerima pasal-pasal yang dikeluarkan melalui Peraturan Mendikbud No 14 Tahun 2018 seperti di bawah ini:

Berikut kutipan Permendikbud No 14/2018:

Sistem Zonasi
Pasal 16

(1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:

a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

(4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala Sekolah.

(5) Bagi Sekolah yang berada provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

(6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal-pasal di atas yang sudah lengkap dan bagus perlu ditambah dengan aturan sekolah asal calon siswa baru agar murid yang asalnya memang sudah sekolah di perkotaan yang rumahnya jauh dari perkotaan masih dapat diakomodasikan dengan aturan zonasi ini.

Zaman sekarang bukan zaman primitif yang dibatasi pergaulan dalam mencari ilmu dibatas tempat tinggal. Moda transportasi yang sedemikian cepat tanpa mengena batas area tinggal menjadi kebutuhan manusia itu bertatap muka dan bergaul dengan lainnya. Batasan desa dan kota saat ini sudah sangat tipis sekali akibat kepemilikan kendaraan yang banyak dimiliki oleh siapapun.

Pola pikir “nyengkerem” di era global ini perlu dijadikan bahan telaah mendasar dalam memberikan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018/2019 berdasarkan tempat tinggal calon pesera didik baru yang menimbulkan masalah cukup mendebarkan.

Banyak orang tua siswa karena bekerja di kota mereka menyekolahkan anak-anaknya di kota karena alasan efektivitas pengawasan uang lebih mudah. Mereka rata-rata bekerja di berbagai instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan waktu bekerja sampai sore. Anak-anak mereka disekolahkan di kota dengan harapan bisa berangkat dan pulang sekolah bersama orang tuanya.

Orang tua semacam ini seharusnya perlu diakomodasi oleh panitia kabupaten dalam membuat pensekoran PPDB. Andaikan prosentase tempt tinggal sebesar 50-60%, maka prosentase ini bisa dibagi menjadi dengan memberikan porsi domisili asal sekolah siswa. Domisili sekolah ini menjadi penting untuk mengurangi efek kejut bagi orang tua siswa yang menyekolahkan anak si berbagai sekolah yang ada di kota.

Dinas pendidikan perlu membuat aturan yang arif dan bijaksana terkait prosentase domisili tempat tinggal dan domisili asal sekolah yang berimbang demi tegaknya keadilan pendidikan dan capaian mutu terpadu dan berkelanjutan yang dianggap sebagai pendiidkan bermutu. Persepsi walimurid tentang sekolah negeri yang mutunya tidak merata juga perlu segera dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa semua guru sudah memiliki kompetensi dan sertifikasi yang standar. Komunikasi ini diperlukan agar setiap orang memiliki persepsi yang sama dalam melihat mutu satuan pendidkan di sekolah-sekolah negeri sebagai lembaga yang terkena aturan sistem zonasi ini.

Bagi wali murid yang menginginkan anaknya menjadi ahli surga sudah jelas aturan zonasi ini tidak menjadi kendala bagi mereka. Pilihan kepada pondok pesantren atau sekolah Islam menjadi pilihan utama agar mereka bisa menjadi generasi yang soleh dan solihah.

Wassalam

Facebook Comments

POST A COMMENT.