RKS/M-RKAS/M Visioner VS Operasional: Jalan Terjal Menggapai Mutu Sekolah

Oleh: Syaifulloh

Penikmat Pendidikan

MEPNews.id —- Hasil pendidikan yang di idamkan oleh Pemerintah semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang ini telah banyak Program-program yang telah digulirkan oleh Kementerian Pendidkan Nasional dan Kementerian Agama yang menangani masalah pendidikan. 2 kementerian yang memiliki segala macam instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh pelosok negeri.

Proses memajukan pendidikan di sekokah dan madrasah merukapakan kegiatan yang perlu direncanakan secara matang oleh sekolah/madrasah. Suatu proses yang membutuhkan kekuatan lahir dan batin bagi lembaga pendidikan untuk merealisasikannya. Kerjasama yang kuat antar segenap komponen sekolah berpartisipasi dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan perencanaan yang terencana dan realistis.

Simulasi evaluasi diri sekolah dibuat oleh tim pengembang agar mendapatkan data yang valid dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sekolah yang dihadapi dikupas tuntas untuk mendapatkan kajian yang mendalam dari seluruh tenaga pendidik dan kependidikan tentang prospek pendidikan di setiap lembaga pendidikan. Merencanakan apa yang harus direncanakan merupakan kegiatan sederhana agar bisa menjadi langkah yang sesuai dalam membuat rencana kerja sekolah (RKS).

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan yang menyatakan bahwa sekolah harus membuat Rencana Kerja Sekolah yang terdiri dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

RKJM menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun, sedangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dicapai dalam kurun waktu satu tahunan. Permendiknas tersebut juga menyatakan bahwa RKT adalah rencana kerja tahunan sekolah/madrasah yang berdasar pada rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) sebagai istilah lain dari Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPB-S/M.

Salah satu upaya Mengingat betapa pentingnya sebuah perencanaan bagi sekolah/madrasah, setiap sekolah/ madrasah membutuhkan perencanaan yang terprogram dan terarah. Perencanaan meliputi rencana jangka menengah dan pendek sebagai kompas bagi sekolah di dalam mengembangkan sekolah/madrasah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 51 menyatakan, bahwa satuan pendidikan harus membuat kebijakan tentang perencanaan program dan pelaksanaannya secara transparan dan akuntabel. Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 51, oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam : 1). rencana kerja tahunan satuan pendidikan; 2). anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan 3). peraturan satuan atau program pendidikan.

Bila mencermati secara sampel RKS/M di satuan pendidikan, patutlah berbangga karena satuan pendidikan memiliki dokumen penting ini sebagai acuan sekolah/madrasah di dalam pengembangan secara terinci dan terprogram untuk bisa dicapai pada kirim waktu tertentu sesuai visi, misi dan tujuan sekolah.

Setelah memiliki RKS/M, selanjutnya sekolah/madrasah melanjutkan membuat RKAS/M menyesuaikan dengan RKS yang telah disusun sebelumnya. Salah saru rangkaian saru kesatuan utuh yang menjadi titik tolak penentuan Program dan pembiayaannya bagi setiap satuan pendidikan.

Disinilah timbul masalah krusial bagi sekolah/madrasah membuat RKAS (Rencana dan Kegiatan Anggaran sekolah) antara menyesuaikan sesuai RKS dan kondisi nyata yang dihadapai oleh sekolah/madrasah yang tidak memiliki anggaran yang cukup di dalam merancang Program sesuai dengan rencana yang dibuat.

Bagaimana idealnya RKS dan RKASS disusun kalau tanpa dibarengi dengan penyediaan anggaran yang memadai dan tersedia untuk digunakan merealisasikan Program dan kegiatan di satuan pendidikan maka itu akan menjadi dokumen tanpa makna. Dokumen yang hanya disimpan untuk memenuhi kebutuhan administrasi sekolah tanpa realisasi.

Bila sekolah/madrasah yang menjalankan sekolah dengan menggunakan anggaran cukup dan tersedia berasal dari infaq walimurid dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan RKAS, maka hal itu memudahkan sekolah melaksanakan Program serta kegiatan sesuai visi, misi dan tujuan sekolah.

Sekolah/madrasah yang bisa membelanjakan anggarannya sesuai waktu yang tepat di saat uang dibutuhkan uangnya tersedia, maka bendahara tinggal mengeluarkan uangnya. Hal ini memberikan kesan yang kuat kepada kepala sekolah/madrasah bahwasanya RKS/M dan RKAS/M yang disusun sudah merupakan hasil dari workshop dan presentasi di hadapan stakeholder sekolah sehingga tidak perlu menagih lagi dengan kesulitan yang tinggi untuk realisasinya.

Model RKS/M dan RKAS/M yang vision adalah wujud dari pencapaian mutu sekolah. Semua kebutuhan sesuai komponen 8 standar secara rasional dan proporsional tersusun secara baik melalui program-program yang terukur pencapaiannya. Pencapaian didukung oleh anggaran tersedia, tercukupi sesuai dengan capaian prestasi yang dihaeapakan baik akademik dan non akademik.

Bila RKAS/RKAM hanya mengandalakn dari uang BOS saja dan dianggap itu sudah mencukupi kebutuhan sekolah, maka peremcanaan model seperti ini masih beririentasi kepada operational sekolah belum pada pencapaian visi sekolah. RKAS/M yang tersedia masih berupa capaian operasiona belum pada mutu.

RKAS/M disusun berdasarkan besaran Dana BOS yang diterima oleh sekolah/madrasah dan kebanyakan dana BOS digunakan hanya untuk mencukupi kebutuhan operasional rutin sekolah. Waktu gajian uang BOS masih bisa untuk menggaji tenaga pendidik dan kependidikan, biaya listrik, telpon dan ATK.

Kalau RKAS/M dengan anggaran seperti itu, terus bagaimana menyusun RKS/M agar mencapai mutu? Inilah kontrasiksi yang terjadi pada kebanyakan sekolah/madrasah. Bagaimana bisa menyusun KTSP kalau anggaran workshop saja tidak ada. Bagaimana mau mengembangkan proses pembelajaran yang baik kalau gurunya tidak pernah di supervisi? Bagaimana mengembangkan standar kompetensi lulusan Kalau kegiatannya tidak bisa dianggarkan melalui uang BOS. Bagaimana guru bisa melaksanakan penilaian dengan baik kalau tidak pernah mengikuti workshop penilaian dan penyusunan KBM (Ketuntasan Belajar Minimal)

Bagaimana guru bisa berdaya dan berkembang kalau anggaran untuk pengembangan guru juga tidak tersedia untuk bisa melaksanakan workshop Tendik dan Kependidikan di setiap satuan pendidikan. Ketidaktersediaan dana yang diakibatkan Dana yang ada hanya irul memenuhi kegiatan operasional sekolah.

Jika sekolah swasta dengan mengandalkan BOS sebagai Dana operasionalnya maka dipastikan sekolah itu menghabiskan 70-80% anggarannya untuk menggaji tenaga pendidik dan kependidikan sehingga tidak ada anggaran lain untuk pengembangan mutu sekolah.

Kalau toh sekolah/madrasah menyusun RKS/M dan RKAS/M itu hanyalah digunakan sekedar kebutuhan adminsitrasi saja karena sekolah/madrasah swasta akan merasa pusing tujuh keliling Jika BOS tidak turun sesuai jadwal yang ditentukan. Sehingga untuk operasional sekolah terpaksa sekolah/madrasah swasta harus meminjam uang ke pihak lain atau Pinjam uang tabungan sekolah untuk menutupi kebutuhannya.

Untuk mencapai mutu sekolah terdapat beberapa kebutuhan yang harus tersedia: Guru Profesional, Anggaran yang Cukup dan mencukupi, Sarana pendukung dan siswa yang memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, wali murid yang mendukung kemajuan sekolah serta undang-undang dan peraturan yang mendukung kemajuan sekolah.

Undang-undang dan peraturan yang menumpang dan menindih antara satu dengan yang lain bisa menjadi masalah tersendiri bagi sekolah karena interpretasi Dinas terkait dengan undang-undang atau peraturan juga berbeda. Satu sisi ada peraturan yang membolehkan memberdayakan masyarakat dengan memberi infaq, di aturan lain ada saber pungli yang bisa menjadi hantu bagi sekolah.

Kepala Sekolah/Madrasah swasta juga kerepotan mengatur Dana BOS karena ada batasan yang merepotkan sesuai petunjuk BOS sehingga tidak bisa menjalankan program-program yang sudah dibuat di RKS/M dan RKAS/M.

Kalau uangnya saja tidak tersedia dalam jumlah yang cukup lalu bagaimana sekolah/madrasah swasta bisa meningkatkan mutu? Inilah PR besar yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah agar Pendidikan ini tidak berjalan sekedar berjalan saja dan pemerintah sudah dianggap menjalankan sistem Pendidikan Nasional karena begitu rajinnya membuat undang-undang dan peraturan menteri justru membuat aturan pada implementasi pembelajaran yang begitu rumor di kelas.

RKS/RKM dan RKAS/M Visioner VS Operasional: Jalan Terjal Mencapai Mutu Sekolah adalah potret umum sebagaian besar Sekolah/Madrasah tentang begitu sulitnya membuat mutu sekolah/madrasah secara berkesimbungan. Akibat dari ini Sekolah/Madrasah kurang bersemangat dalam menyusun RKS/RKM dan RKAS/M sesuai evaluasi diri karena anggaran yang dimiliki Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional belum pada mencapai visi, misi dan tujuan sekolah.

Wassalam

Article Tags

Facebook Comments

POST A COMMENT.