Aliran Kepercayaan Disyahkan Oleh MK dan Tantangan Baru di Dunia Pendidikan

By: Syaifulloh

Penikmat Pendidikan

MEPNews.id —- Disyahkannya secara resmi aliran kepercayaan masuk dalam kolom Agama di KTP oleh Mahkamah Konstirusi beberapa bulan yang lalu melalui 9 hakim yang bersidang, mengabulkan secara keseluruhan gugatan yang dilakukan oleh 4 orang penganut kepercayaan: https://nasional.tempo.co/read/1031506/mk-putuskan-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan atas ps 61 UU No. 23/2006 dan ps 64 UU No. 24/2013 tentang administrasi kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di KTP. Selama ini para penganut aliran kepercayaan yang sudah memiliki KTP, di kolom agam tidak bisa di isi atau kosongan.

Berdasarkan keputusan tersebut, yang dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat, Selasa 7/11/2017, maka para penganut aliran kepercayaan dapat mencantumkan kepercayaan mereka di kolom agama saat membuat KTP. Pencantuman ini memperjelas status mereka sehingga secara administrasi kependudukan aliran kepercayaan bisa memasukkannya di dalam KTP yang berlaku.

Tentu banyak pro dan kontra mensikapi masalah ini tergantung dari sudut pandang mana melihat disetujuinya aliran kepercayaan dalam kolom KTP. MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Ormas-Ormas Islam secara resmi menolak putusan MK ini. https://nasional.tempo.co/read/1034071/mui-tolak-putusan-mk-soal-aliran-kepercayaan-di-kolom-agama-ktp

Di dunia pendidikan suatu saat juga bisa menjadi tantangan tersendiri bagi satuan pendidikan yang memiliki murid aliran kepercayaan. Dampak masuknya aliran kepercayaan tentunya juga akan terjadi pada dunia pendidikan. Segala macam kebutuhan pasti harus disiapkan oleh pemerintah dan satuan pendidikan agar murid-murid yang memilih kepercayaan sebagai pilihannya juga dapat layanan pendidikan sesuai standard yang ada pada 8 standard nasional pendidikan. Layanan ini mestinya akan menjadi tuntutan serius pada masa-masa mendatang terkait segala macam pemenuhan untuk sinkronisasi dengan pendidikan.

Aliran kepercayaan yang bermacam-macam bentuknya di Indonesia tentunya juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi satuan pendidkan dalam memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang ada. Tentunya dengan berbagai macam kebutuhan ini juga membutuhkan satu kata yang bisa disepakati oleh para pemeluk kepercayaan dengan banyaknya aliran kepercayaan serta memiliki kitab-kitab yang berbeda-beda pula. Sehingga diperlukan pemahaman yang utuh apa yang dimaksud dengan aliran kepercayaan.

Menurut Prof. Kamil Kartapradja dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa aliran kepercayaan adalah keyakinan dan kepercayaan rakyat Indonesia di luar agama, dan tidak termasuk ke dalam salah satu agama.

Dari definisi aliran kepercayaan di atas ini menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok tersendiri, dengan demikian dibutuhkan seperangkat dan perangkat khusus dalam memberikan layanan pendidikan kepada aliran kepercayaan ini. Diperlukan berbagai macam wahana dan wacana baru mengenai aliran kepercayaan ini untuk bisa di implementasikan di dunia pendidikan yang sudah mapan dengan pola pikir sesuai agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Perlu pemahaman secara utuh untuk implementasi putusan MK ini agar masing-masing tahu tugas pokok dan fungsinya terhadap pelaksanaan agama kepercayaan ini. Termasuk perlu dipersiapkan kurikulum baru di satuan pendidikan untuk menyongsong aturan baru tentang aliran kepercayaan.

Perlu Kurikulum yang dipakai oleh satuan pendidikan agar siswanya yang menganut aliran kepercayaan mendapat pelajaran sesuai dengan kepercayaannya. Para penyusun Kurikulum tentunya orang ahli Kurikulum yang paham ajaran aliran kepercayaan. Dari mana para ahli aliran kepercayaan ini? Apakah sudah ada perguruan tinggi yang memiliki jurusan aliran kepercayaan? Banyak hal yang memerlukan berbagai macam kajian mendalam dalam membangun nuansa baru ini. Kecuali kalau tidak dijadikan pedoman secara nasional dan hanya diserahkan secara lokal pada masing-masing daerah itu bisa jadi memudahkan dan juga menyulitkan karena terkendalanya ahli.

Kurikulum baku sebagai bahan ajar utama untuk aliran kepercayaan ini semestinya menjadi bahan kajian untuk mempersiapkan segala macam tantangan yang akan terjadi pada satuan pendidikan apabila terjadi pertanyaan-pertanyaan dari wali murid penganut aliran kepercayaan ini. Bila dalam satu sekolah memiliki aliran kepercayaan yang berbeda-beda dengan kitab-kitab yang berbeda pula, hal ini juga akan menjadi masalah tersendiri dalam menyusun kompetensi yang dipakai oleh satuan pendidikan dalam mengukur kompetensi.

KeMendikbud sebagai pihak yang menaungi pendidikan di Indonesia tentunya menjadi salah satu pihak yang memiliki tugas mempersiapkan segala macam perangkat yang dibutuhkan untuk menyambut ketokan palu MK. Kalau berfikir dengan pola agama yang ada dan sudah diajarkan di satuan pendidikan selama ini, bisa dilihat semua agama telah memiliki kitab sebagai panduan dalam penyusunan kurikulum baku pada satuan pendidikan. Kalau proses penyusunan kurikulum semacam ini juga diterapkan pada aliran kepercayaan dengan jumlah ratusan aliran kepercayaan yang tersebar hampir menyeluruh di propinsi, tentunya bisa menjadi tantangan tersendiri dalam perwujudannya menyusun kurikulum yang bisa menyatukan keperluan aliran kepercayaan ini agar ukuran kompetensi bisa menjadi ukuran baku dalam kriteria ketuntasan belajar minimal.

Mengutip dari detikNews bahwa: – Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat ada 187 organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Dari angka itu dilaporkan sedikitnya 12 juta orang di Indonesia adalah penghayat kepercayaan. “Sampai saat ini, terdata 187 organisasi di tingkat pusat, tapi pendataan jumlah orangnya belum ada yang tepat. Sekira 12 juta jumlah penganut aliran kepercayaan, meski belum valid,” kata Kepala Seksi Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kemdikbud, Minang Warman.

Banyaknya varian tentunya menjadikan penyusunan kurikulum yang bersifat lokal menjadi pilihan di setiap daerah agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari masing-masing aliran kepercayaan. Bila kurikulum menyusuaikan di setiap lokal kabupaten dan menyesuaikan dengan budaya setempat maka setiap daerah memiliki varian kurikulum antara daerah satu dengan yang lain. Varian ini bisa menjadi acuan daerah dalam melaksanakan pendidikan aliran kepercayaan. Akan tetapi juga akan menjadi tantangan tersendiri bila kurikulum lokal aliran kepercayaan ini terjadi perpindahan siswa aliran kepercayaan dari daerah satu dengan daerah yang lain. Kompetensi yang disusun dari daerah yang berbeda dan aliran kepercayaan berbeda, bisa membuat siswa untuk menyesuaikan aliran yang sudah disiapkan kurikulum dan tenaga pendidiknya atau gurunya.

Selanjutnya masalah guru pengajar aliran kepercayaan di satuan pendidikan tentunya bisa menjadi tantangan tersendiri di dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan jumlah dan sebarannya. Merekrut dan mempersiapkan guru sesuai dengan standar pendidik untuk memenuhi kebutuhan di satuan pendidikan pada semua tingkatan tentunya membutuhkan waktu yang cukup panjang agar para guru memang betul-betul memahami aliran kepercayaan yang diajarkannya.

Persiapan guru sesuai dengan kompetensi pedagogik agar sesuai dengan standar proses juga membutuhkan waktu yang cukup panjang dan berliku. Dari mana semua guru dipersiapkan tentunya dari universitas-universitas yang memiliki kapasitas dan kapabilitas cukup untuk bisa mendidik para calon guru aliran kepercayaan ini. Sesuai data dari KeMendikbud di atas tadi bahwa ada sekitar 12 juta penganut kepercayaan di Indonesia yang terdata dari ratusan organisasi aliran kepercayaan.

Anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan itu semua juga harus dipersiapkan oleh negara dalam rangka memberikan rasa keadilan di negara demokrasi yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pemeluk agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berikut aliran kepercayaan yang ada. Jelas membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk menjadikan aliran kepercayaan ini siap diajarkan kepada siswa dan mahasiswa yang menempuh pendidikan di semua jenjang. Anggaran yang cukup untuk mensuport tenaga pendidik dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh aliran kepercayaan di satuan pendidikan.

Bagi Kemenag (Kementerian Agama) tentunya lebih ringan karena kementrian ini sudah jelas akan mengurusi agama bukan mengurusi di luar agama. Hal ini juga tidak akan berdampak kepada satuan pendidikan madrasah yang dikelolanya. Menurut definisi di atas sudah jelas bahwa aliran kepercayaan ini bukan agama, karena bukan agama maka aliran kepercayaan selama ini di bawah KeMendikbud. Kemendikbud secara otomatis sebagai leading sektor pelaksana utama dari hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perlu menjadikan pelajaran berharga bagi para pendidik guru agama yang selama ini sudah berjalan di satuan pendidikan adalah bawa kecenderungan beragama yang kompetensi pelajaran pada semua tingkatan pencapaiannya belum sempurna perlu diperkuat lagi dengan penilaian yang valid. Mungkin saja terjadi pada siswa mereka tertarik dengan sesuatu yang baru sehingga siswa mendapatkan tantangan cukup keras agar mereka terap fokus menjalankan kompetensi yang ada. Bisa jadi hadirnya aliran kepercayaan menjadi daya tarik anak sekolahan untuk mencoba memasuki dunia baru bagi mereka dengan tawaran model baru di aliran kepercayaan ini. ***

Article Tags

Facebook Comments

POST A COMMENT.