Politik Etik Muhammadiyah

MEPNews.id —- Ahad, 29 April 2018 sekitar 200 orang ysng terdiri dari pimpinan Daerah Muhammadiyah, ketua dan sekretaris lembaga dan majlis serta ketua dsn sekretaris orto daerah, juga ketua dan sekretaris cabang Muhammadiyah se kabupaten Bojonegoro melakukan kegiatan barenh yang dikemas dalam “dialog public”. Acara yang dihadiri oleh LHKP PWM Kang Suli Daim, dan kang Yoto selaku nara sumber itu bertemakan “politik etik muhammadiyah, dinamika pemikiran dan implementasi” berlangsung gayeng dari pukul 08.00 sampai 11.00.
Menurut m.yazid mari selaku ktua majlis pendidikan kader (MPK) ODM Bojonegori menyatakan, Acara yang haro ini dilakuan merupakan rangkaian dari kegiatan dialog public yang diselenggaran oleh PWM bulan pebruari lalu, tidak lain untuk mencari bagaimana muhammadiyah secara institusi mampu berperan aktif dalam melahirkan kebijakan public yang adil dan mensejahterakan khususnya di tingkat lokal Bojonegoro, yang tentu hanya bisa dilakukan ketika muhammadiyah mampu merebut kekuasaan politik. Bagi muhammadiyah politik etik (politik nilai) yaitu politik kebangsaan dan kerakyatan akan dapat diperankan manakala politik “kekuasaan” dapat direbut. Mengapa harus dilakukan? Karena itu adalah bagian dari kompetisi hidup.
Kang Suli Daim, mengawali dengan pernyataan Kholifah Ali ibn Abi Tholib “bahwa kedhaliman bukan karena banyaknya irang yang jahat, tetapi lebih karena banyaknya orang baik yang diam. Belia juga mengutip pernytaan presiden Turki Racep Tayyib Erdorgen, bahwa negara akan dikuasai oleh orang-orang jahat, jika orang~orsng baik tidak ikut politik. Menyebut pula pernyataan Yusril Izza Mahendra, “segudang kepintaran tak ada harganya jika dibandingkan dengan segenggam kekuasaan. Menyebut pula pernyataan Amin Rais, “politik tidak bisa dipisahkan dengan agama, karena akan menjadi bringas dan eksploitatif.
Sementara kang Yoto mengajak warga muhammadiyah yang hadir untuk mengganti sofrware kana tentang politik untuk ke sofeware baru. Kita tidak boleh lagi memandang masif tentang politik, karena hakekat politik sesungguhnya adalah public, yaitu bagaimana oublic harus direbut. Menjaga jarak yang sama dengan paratai politik dalam perspektif muhammadiyah, tentu tidak bisa difahami hanya sebagai penonton, tapi harus dimaknai sebagai aktor, yaitu mereka yang bergerak dan ikut berperan dalam pemenangan calon pemimpin.
Ini menjadi penting karena dari sinilah muhammadiyah dapat berpersn serta dalam memberikan kontrubusi positif pada arah pembangunan bangsa dan umat, termaduk Bojonegoro. Dengan sefikit jok jok khasnya, ia membaca bahwa keputusan panitia menghadirkan mas Suli dan saya untuk menjadi nara sumber pagi ini, menandakan bahwa muhammadiyah telah bergerak pada tataran praktis politis, bukan sekedar filosofis politik. Dapat dimaknai bahwa warga muhammadiyah tidak hanya cerdas tapi juga cerdik, maka tentu tidak sekedar memilih, tapi juga berupaya untuk menang. Maka tentu gerakan riil, shodaqoh politik, keseriusan peran warga persyarikatan di semua level, struktural, dan sosial adalah jalan pilihan politik muhammadiyah, “politik etik sekaligus politik kekuasaan” ysng disambut sorak sorai yanh hadir.
Sementara wakil ketua yang membidangi LHKP Drs. Sholihik Jamik, M.Hum mengamini pernyataan kang yoto prihal kecerdasan srkaligus kecerdikan muhammiyah berpolitik (m.yazid mar’i)

Article Tags

Facebook Comments

POST A COMMENT.