Arteria Dahlan yang Salah “Mongso”

Oleh: Sholehuddin

Arteria Dahlan (AD) namanya. Semula nama politisi PDIP ini tidak banyak dikenal publik. Tapi, mendadak terkenal setelah ucapan ‘bangsat’nya yang ditujukan kepada Kemenag dalam rapat komisi bersama Kehaksaan Agung mensikapi banyaknya calon jamaah umroh yang gagal berangkat. Apa lagi pernyataan itu diarahkan kepada institusi, bukan oknum.

Sebagai Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin (LHS) dengan tenang dan kepala dingin cukup menaggapi agar AD meminta maaf secara terbuka kepada publik dan biar rakyat yang menilai. “Silakan rakyat yang menilai pilihan kata yang digunakan salah seorang wakilnya itu” tutur LHS di sebuah media on line.

Yang menarik, reaksi keras tidak saja dari korp kemenag yang diwakili ASN Muda, tapi juga banyak dari elemen masyarakat, seperti Forum Konunikasi Diniyah Takmiliyah, Forum Guru Madrasah, hingga budayawan. Artinya, publik makin cerdas dalam menanggapi kasus banyaknya jamaah umroh yang gagal berangkat.

Ada beberapa alasan,pertama, publik meyakini gagalnya keberangkatan umroh dan haji plus bukan kesalahan murni Kemenag, tapi perilaku travel yang bersangkutan. Logikanya begini, jika ada investasi bodong, kecelakaan transportasi, apakah kementerian terkait layak dikatakan kata kotor itu?. Tentu tidak. Kementerian terkait sudah pasti bertindak, melakukan investigasi, menegur, hingga mencabut ijinnya. Itu juga sudah dilakukan oleh Kemenag.

Kedua, ucapan yang berlebihan yang ditujukan kepada Kemenag, tidak pada moment yang tepat, meski kapanpun ucapan itu tidak pantas dilontarkan oleh kaum terdidik. Saat ini, Kemenag sudah banyak melakukan perubahan dengan menetapkan zona integritas dan agen perubahan sebagai perwujudan reformasi birokrasi di tubuh ini. Lima.Budaya Kerja juga digaungkan Kemenag.

Upaya ini sudah membuahkan hasil, antara lain, penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Pengendali Gratifikasi Terbaik pada 2017, Selaku menteri LHS dinobatkam sebagai pejabat negara yang paling patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2017. Bahkan, di tahun ini Kemenag menerima penghargaan sebaga kementerian terfavorit versi media 2017, dan masih banyak lagi. Semua itu mengubah image publik terhadap Kemenag yang dulunya dicitrakan negatif.

Ketiga, ungkapan apapun memiliki makna. Kata ‘bangsat’, adalah umpatan kotor yang biasanya digunakan di jalanan, tidak pantas dilontarkan pada forum terhormat seperti di gedung DPR. Kritik itu penting senagai kontrol, namun jika tidak menggunakan kata yang pas, maka yang terjadi adalah kontra produktif. Kegagalan komunikasi, berawal dari ketidak simpatinya komunikan terhadap komunikator.

Keempat, umpatannya tidak diarahkan pada oknum. Tentu ini tidak bisa digeneralisasikan. Kemenag itu tidak saja menyangkut haji dan umroh. Ada pendidikan madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi, hingga bimbingan masyarakat. Maka, jika dikatakan bangsat semua, jelas tidak logis.

Meski ucapannya sudah diklarifikasi yang dimaksud adalah oknum yang menyalahkan jamaah, kenapa pilih biaya murah. Tapi ini belum cukup, apa lagi permintaan maafnya dibumbui kata, “seandainya”, ini bisa diartikan pernyataan tidak tulus.

Reaksi massa baik dalam bentuk pernyataan sikap maupun gerakan “save Kemenag”, merupakan wujud rasa simpatinya kaum santri kepada kementerian yang secara de vacto lahir sebelum Indonesia merdeka, yakni kelanjutan dari Shumubu, kantor urusan agama pada masa pendidukan Jepang yang embrionya berasal dari para ulama kala itu. Kemenag, bukan sekadar produk politik, tapi sudah menjadi jihad politik.

Maka, ini menjadi pembelajaran politik birokrasi bagi siapapun yang diberikan amanah menyelenggarakan trias politika, legislatif,eksekutif, dan yudikatif. Sudah saatnya di dalam menyelenggarakan negara lebih mengedepankan etika, ketimbang popularitas dan pencitraan.

Dr. Sholehuddin, M.Pd.I adalah Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Ketua PC ISNU Sidoarjo, serta Dosen IAI Al Khoziny dan Unusida.

Article Tags

Facebook Comments

POST A COMMENT.