Arogansi Kekuasaan dalam Budaya Politik

Oleh: M.Yazid Mar’i

MEPNews.id —Politik secara umum bisa diartikan sebagai seni mengatur negara. Pengertian sederhana ini tentu menjadi sarat makna, karena dengan mengambil istilah seni, maka tentu segalanya akan menjadi indah “didengar dan dinikmati”. Berangkat dari istilah ini, maka efek dan esensi dari politik adalah bagaimana orang lain dapat menikmatinya hingga dalam hati yang terdalam.

Salah satu dari produk politik adalah lahirnya kepemimpinan “kekuasaan” untuk mengatur rakyat yang dipimpinnya baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Tentu mereka adalah kader-kader terbaik bangsa, tenty mereka adalah memiliki kualitas dalam hal pendidikan, dan tentu pulalah, karena mereka orang-orang berpendidikan, tentu ucapan dan prilakunya akan sarat dengan nilai-nilai educati, nilai budaya, dan nilai relegius.

Dalam kontek budaya, ucapan baik, prilaku baik, adalah cermin bahwa mereka adalah berbudaya dan relegius. Namun bagi sebagian yang beranggapan bahwa “politik” sebagai menguassi, berkuasa, yang selanjutnya melahirkan kekuasaan mutlak, seringkali melahirkan arogansi kekuasaan. Arogansi ini seringkali lahir karena merasa banysk, merass besar, merasa paling berkuasa.

Karena itulah maka teori “balencing” dalam kekuasaan terkadang juga dibutuhkan, agar tidak mengarah pada haegemoni kekuasaan hingga pada “arogansi kekuasaan”, mengapa? Karena arogansi kekuasaan merupakan emberio dari lahirnya ketidakadilan, “terutama ketidak adilak struktural”.

Kasus pernyataan atau ungkapan “bangsat” terhadap kementerian agama dalam rapat komisi bersama kejaksaan menyikapi biro perjalanan umroh yang nakal, dari anggota dewan terhormat Arteria Dahlan, salah seorang politisi PDIP ini, adalah salah satu dari praktek atau bentuk politik yang hanya dimaknai sesuai kekuasaan dan menguasai.

Dalam negara demokrasi dimana Indonesia telah sepakat menjadikan pancasila sebagai dasar negara, tentu tidaklah hanyak dibanggakan dalam tataran retorika, tetapi yang terpenting bagaimana nilai-nilai pancasila (ketuhanan, kemanusiaaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan) menjadi dasar setiap warga Indonesia secara pribadi dan komunal.

Secara komunal tentu, setiap lembaga negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif “include” orang yang didalamnya tentu haruslah mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga tak ada lagi arogansi politik, tak ada lagi Ateria Dahlan (AD – AD) baru yang dapat memancing kekeruhan yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Go a Head kementerian agama, rakyat dan Tuhan dibelakangmu, tetaplah menjadi yang terbaik. Selamat atas penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Pengendali Gratifikasi Terbaik pada 2017, Selamat pula Selaku menteri LHS dinobatkam sebagai pejabat negara yang paling patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2017.

*) Penulis Guru PAI pada MIS Tuban

Facebook Comments

POST A COMMENT.