Merenungi Ketimpangan Pendidikan Kita

Oleh: M. Faruq Ubaidillah

MEPNews.id —— Setiap memasuki semester genap sekolah-sekolah menengah di sekitar kita terlihat sibuk mengurus data prestasi dan nilai rapor siswanya untuk kemudian didaftarkan ke portal khusus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).
Pada tahun 2017, terdapat 14.790 sekolah di seluruh negeri yang mendaftar ujian masuk PTN tersebut. Dari jumlah ini juga diketahui ada sekitar 130.854 peserta. Tentunya pada tahun 2018 jumlah sekolah dan peserta ujian akan semakin bertambah dengan juga memperketat seleksinya.
Semarak perjuangan sekolah dan siswa dalam meraih kursi PTN pilihan mereka menandakan semangat positif dalam dunia pendidikan kita. Namun, hal ini bukan tanpa masalah. Acak kali semangat positif tersebut berubah menjadi negatif ketika pihak-pihak sekolah terutama komite maupun kepala sekolah menegasikan substansi pendidikannya.
Ada beberapa hal yang, jika kita cermati bersama, mengganggu proses penanaman dan pembiasaan nilai-nilai substantif pendidikan ini. Orientasi dalam meraih kursi PTN bahkan bisa dikatakan telah meyimpang dari nilai-nilai tersebut.
Salah satu faktanya adalah bagaimana sekolah-sekolah menengah kita berlomba-lomba membangun ‘image’ dan ‘popularitas’ di tengah masyarakat. Ada adagium saat ini yang terkenal, bahwa ‘semakin banyak alumni suatu sekolah menengah yang masuk PTN, maka masyarakat melihatnya sebagai lembaga yang sukses, berkelas’.
Citra sekolah dibangun tidak lagi melaui nilai-nilai karakter di dalamnya, namun melalui sikap ‘gengsi’ yang ditunjukkan sekolah ketika tidak berhasil memasukkan anak didiknya ke PTN favorit mereka.
Tidak banyak yang tahu bahwa sikap seperti ini telah mengubah orientasi pendidikan kita. Tak sedikit sekolah yang mematok biaya tinggi untuk sekadar pembelajaran intensive masuk PTN. Umumnya, ini dilakukan melalui bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan non-formal.
Melalui program jam belajar tambahan inilah orientasi pendidikan kita berubah total. Para guru lebih fokus kepada kesuskesan akademis anak didiknya untuk meraih kursi di PTN. Bahkan, mata pelajaran yang tidak diikutkan ke dalam ujian SBMPTN pun dianggap sudah tidak penting. Ini sudah menjadi paradigma umum bagi dunia pendidikan kita.
Parahnya, hanya sekolah-sekolah elit saja yang mampu melakukan hal seperti ini. Tentu yang bersekolah juga dari kelaurga kaya raya, walaupun mereka secara akademik tidak mampu!
Dalam kasus ini terlihat jelas gap dunia pendidikan kita. Orang-orang miskin dari desa yang tidak mampu membayar biaya pendidikan di sekolah elit selalu menjadi korban bukan karena mereka tidak mampu secara akademik, namun tuntutan pembiayaan yang mahal adalah batu sandungan bagi mereka untuk menikmati pendidikan yang layak.
Pemeritah pun belum terlihat maksimal dalam menggelontorkan beasiswa pendidikan bagi rakyat miskin. Tak jarang syarat dokumen terllau berat untuk dipenuhi. Akses informasi pun masih terbatas dan belum mampu menembus daerah-daerah pinggiran di kabupaten.
Walhasil, ketika sudah lulus dari sekolah menengah, anak-anak miskin ini memilih untuk bekerja atau kuliah di kampus-kampus sederhana yang bisa mereka masuki.
Kesempatan untuk menikmati indahnya kuliah di PTN favorit belum bisa menjamah mereka. Hal ini semakin meguatkan tesis bahwa pendidikan kita masih timpang, yaitu orang-orang kaya menjadi konsumen utama pendidikan berkelas!
Sekali lagi, pemerintah terlihat tidak berdaya menyelesaikan ketimpangan ini. Pendidikan berkelas seolah-olah hanya diperuntukkan anak-anaka dari keluarga kaya dan menutup kesempatan bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin.
Sudah saatnya pemerintah menyediakan porsi lebih banyak lagi bagi anaka-anak miskin untuk masuk ke PTN. Langkah ini untuk menyempurnakan program BIDIKMISI yang telah berjalan. Yang paling paham dengan kondisi kemiskinan di adalah pemerintah daerah terdekat.
Langkah tersebut, misalnya, memberikan mandat seleksi pemilihan penerima beasiswa BIDIKMISI dari pusat ke daerah. Dengan seperti ini, kita bisa lebih memastikan keadilan dalam pendidikan bagi mereka yang betul-betul membutuhkan, yaitu untuk masuk dan berkuliah di PTN favorit.
Sangat tidak mudah memang untuk melakukan gebrakan seperti ini. Rasa gengsi, target popularitas, dan elitisme sekolah dalam memasukkan siswanya ke PTN telah membudaya dalam dunia pendidikan kita. Semakin besar harga dari tiga faktor ini, semakin melaratlah orang-orang miskin untuk menikmati kesempatan dan keadilan yang sama. ***
Penulis adalah aktivis pendidikan, sosial dan agama.

Article Tags

Facebook Comments

POST A COMMENT.