Paradoks Guru dalam Pilkada

Oleh: M. Faruq Ubaidillah, S.Pd

MEPNews.id —- Pesta demokrasi di daerah di seluruh Indonesia akan berlangsung serentak pertengahan tahun ini. Data dari KPU hingga saat ini terdapat 171 daerah yang akan melangsungkan pemilihan kepalanya pada tanggal 28 Juni 2019.
Pelaksanaan pilkada ini tentunya diharapkan berjalan jujur, adil, dan makmur. Politik identitas atau SARA dalam masa kampanye nanti sudah saatnya ditinggalkan karena apa yang terjadi di DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu telah menguras seluruh energi dan perhatian masyarakat dari seluruh lapisan.
Masyarakat tentunya akan berlomba-lomba memenangkan calon pemimpin idaman mereka dengan mengandalkan kerjasama di semua lapisan. Tim sukses- tim sukses masing-masing calon juga akan berusaha sekuat tenaga mengantarkan jagonya dalam merebut kursi kepemimpinan di daerah. Hal seperti ini adalah wajar di alam demokrasi, asalkan tetap berdasarkan kepentingan bersama.
Kaitannya dengan strategi kampanye, terdapat satu kelompok non-partisan dalam masyarakat yang rentan menjadi alat kampanye partai. Kelompok ini dirasa cukup potensial mempengaruhi masyarakat lebih banyak karena posisinya yang strategis. Guru, itulah yang dalam tulisan kali ini akan penulis bahas.
Telah berkali-kali Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta kepada seluruh pihak untuk tidak memanfaatkan para guru dalam proses kampanye, baik langsung ataupun tidak, baik melalui ajakan, permintaan, apalagi intimidasi.

Bagi PGRI, guru merupakan profesi mulia dalam pendidikan yang harus murni bersih dari intrik politik dan kepentingan-kepentingan partai lainnya. Netralitas guru sangat ditekankan, baik yang masih berstatus honorer apalagi PNS.
Kendatipun begitu, dalam pratiknya di lapangan profesi ini masih sering digunakan sebagai alat kampanye oleh partai. Politisi sadar betul akan potensi yang dibawa oleh para guru di tengah masyarakat. Beberapa faktor mengapa partai selalu tertarik menggunakan guru dalam kampanye (khususnya secara tidak langsung) dapat dikategorikan dalam dua hal: internal dan eksternal.
Pemerintah daerah memiliki wewenang yang kuat di atas dinas pendidikan dalam mengatur rekrutmen dan pengangkatan guru. Ini bisa dimanfaatkan khususnya oleh calon incumbent jika maju kembali dalam pilkada. Faktor ini merupakan bagian eksternal dalam profesi keguruan yang disasar oleh para pengurus partai. Berbagai alasan dan mekanisme buatanpun dilakukan agar tenaga guru bisa digunakan untuk kampanye. Salah satunya adalah dengan memberikan intimidasi berupa mutasi dan tidak segera diangkat PNS jika tidak memilih incumbent. Hal lain juga guru diwajibkan mengajak anggota keluarganya memilih sang petahana tersebut.
Tindakan semacam ini sudah menjadi rahasia umum. Terlebih mereka yang menjadi PNS. Mutasi ketempat terpencil jika tidak memilih incumbent cenderung terjadi di banyak daerah di Indonesia. Sistem demokrasi memang sulit untuk mengatur kebebasan setiap individu dalam melakukan kampanye di masyarakat. Faktanya, hal ini sudah berjalan turun-temurun dalam kontestasi pemilu di Indonesia.
Faktor internal, yang juga dianggap penting, adalah kedekatan para guru dengan orang tua murid, pemilih pemula (usia anak SMA), dan masyarakat luar. Sosok guru dianggap sebagai panutan oleh masyarakat sehingga pilihan politik mereka juga cenderung diikuti oleh mereka, tanpa banyak bertanya.
Bahkan, jika kita ingin jujur, di banyak daerah di Indonesia, guru-guru senior yang dengan ‘terpaksa’ menjadi juru kampanye agar sposisinya aman dari intimidasi tidak jarang meminta langsung wali murid dan masyarakat lain untuk memilih calon tertentu dalam pemilu.
Sulit untuk para guru menghindar dari ‘setting’ kampanye seperti ini. Sikap independensi mereka masih jauh berada di bawah kotrol pemerintah setempat, khususnya incumbent.
Satu-satunya jalan agar guru tidak seenaknya dijadikan alat kampanye oleh partai adalah dengan menolak tegas perintah politik seperti di atas. Tentu, konsekuensi tidak bisa dihindari. Menurut hemat penulis, sikap tegas seperti ini jauh lebih membuat guru bermartabat ketimbang menjadi tangan kanan politis dalam kampanye. Inilah sebetulnya bobrok pendidikan kita saat ini. Belum ada solusi terbaik yang bisa dilakukan untuk mengatasi paradoks profesi guru di Indonesia.
Semoga ‘kesucian’ pendidik dan pendidikan tidak selamanya ‘dirusak’ oleh intrik-intrik politik di masa-masa kampanye pilkada saat ini, yang akan datang, dan seterusnya.
*Penulis adalah aktivis pendidikan dan sosial, saat ini berdomisili di Denpasar, Bali.

Article Tags

Facebook Comments

POST A COMMENT.