Kinerja Dosen LK dan Tunjangan Serdo

Oleh : Dr. Djuwari, M.Hum

MEPNews.id —Patut diapresiasi pertauran Menristekdikti No 20, Tahun 2017, yang mendorong dosen berpangkat Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar (GB). Baru saja telepon beberapa teman dosen di daerah, ketika saya tanya dalam kurun tiga tahun sejak 2014 apa mereka sudah menghasilkan karya tulis sesuai kewajiban. Mereka menjawab rata-rata sudah memenuhi, bahkan artikel internasional di negeri sendiri.
Jika semua laporan pada akhir 2017 selesai, maka jumlah penerbitan karya ilmiah di jurnal ilmiah akan meningkat tajam. Awalnya, saya pesimis, namun ketika kategori submit (kirim artikel meski belum terbit) saja sudah terpenuhi, maka itu mudah kiranya untuk memenuhi targetnya. Saya sendiri, untuk periode 2014-2017, sudah menerbitkan dua kategori internasional. Satu mandiri (gratis tidak berbayar) dan satunya penulis kelompok empat orang (berbayar). Keduanya terbit di jurnal luar negeri dalam tahun yang sama pada 2017.
Artikel ini membahas khusus Dosen berpangkat Lektor Kepala (LK) di perguruan tinggi se-Indonesia. Genap tiga tahun terhitung mulai 2014, pada saat ini dosen berpangkat Lektor Kepala (LK) harus melaporkan kegiatan ilmiahnya sebagai kewajibannya.
Dalam Permenristekdikti No: 20, Tahun 2017, khusus Pasal 4, sebagai berikut Ayat (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan: a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
Dalam tiga tahun, jika dosen LK tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka aka nada sanksi dihentikannya sementara tunjangan Serdos (sertifikasi Dosen). Tunjangan tersebut akan diberikan lagi ketika yang bersangkutan bisa memenuhi kewajiban pada Pasal 4 itu. Selain kwajiban melakukan pengabdian masyarakat, kewajiban menerbitkan artikel ilmiah juga harus dipenuhi.
Namun, ada hal yang meringankan beban kewajiban di atas, misalnya, jika artikel itu belum diterbitkan, jika sudah mengirimkan artikel ke jurnal ilmiah (nasional terakreditasi) atau jurnal internasional, mereka masih dianggap sudah memenuhi kewajibannya dalam kurun waktu tiga tahun. Dengan kata lain, hanya kirim (submit) artikel saja masih dibolehkan.
Dari kewajiban menerbitkan artikel untuk Dosen LK, maka ada beberapa hal yang perlu dicermati untuk dipantau di lapangan.
Pertama, dari segi biaya, maka anggaran penelitian dan penerbitan karya ilmiah di jurnal ilmiah sangat memerlukan perhatian. Di semua perguruan tinggi di Indonesia, para pemimpinnya harus memberi prioritas anggaran pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya Dosen baik yang sudah berpangkat LK mapun GB. Anggaran ini harus ditingkatkan untuk bisa mendorong dossen berkarya meneliti dan menulis artikel ilmiah.
Mengapa demikian? Meneliti biayanya cukup tinggi untuk bisa dikerjakan dengan mutu yang baik. Adapun dana hibah dari pemerintah, meski sekarang jumlahnya sudah bertambah, tidak semua dosen memperoleh kesempatan menerima dana Hibah penelitian. Dengan kata lain, perbandingannya masih lebih banyak yang belum memperoleh.
Kedua, dari penerbitan—di selain penelitian—anggarannya juga ditambah. Mengapa demikian? Karena menerbitkan karya tulis ilmiah itu tidak gratis kalau untuk jurnal internasional. Selama ini, jika kita menerbitkan artikel di jurnal internasional ada yang berbayar. Paling murah, pengalaman beberpa kawan itu ada yang 1 50 USD. Ada yang 200USD, ada pula yang 250 USD. Jika Dosen LK boleh jurnal internasional—tanpa keterangan yang bereputasi. “Harganya” rata-rata memang sebesar itu. Kalau yang bereputasi (Khusus GB) akan lebih mahal lagi.
Idealnya, anggaran itu, setiap tahun bagi dosen LK dianggarkan setiap tahun sekali juga. Ini termasuk biaya menulis dan menerbitkan artikel khusus jurnal nasional terakreditasi. Khus jurnal terakreditasi nasional lebih banyak yang tanpa biaya.
Ketiga, pemerintah diharapkan bisa bekerjasama dengan misalnya relawan Jurnal Indonesia (RJI) untuk menggenjot jumlah jurnal terakreditasi nasional. Ini agar jumlah jurnal terakreditasi nasional dapat memadai jumlah dosen LK se-Indonesia. Jika jumlahnya sangat terbatas, maka tuntutan kepada dosen LK untuk menulis setiap tahun satu kali akan sulit dipenuhi. Meskipun mereka sudah punya karya tulis ilmiah, bisa saja mereka sulit mengirimkan artielnya ke jrunal yang terakreditas.
Logikanya, jika setahun satu kali menerbitkan artikel di jurnal nasional terakreditasi, berarti tiga tahun ada tiga artikel di tiga jurnal pula untuk satu dosen. Tidak mungkin satu dosen menerbitkan satu artikel setiap tahun di jurnal yang sama. Mengingat, jurnal yang baik jika penulisnya berasal dari berbagai tempat. Termasuk wilayah geografis. ***
Penulis: Pengamat Pendidikan dan Sosial,
President of International Association of Scholarly Publishers, Editors, and Reviewers (IASPER), Dosen Bahasa Inggris STIE Perbanas Surabaya

Article Tags

Facebook Comments

POST A COMMENT.