Anggaran 444 Triliun, Akankah Ubah Wajah Pendidikan di Indonesia ?

Oleh : Yusron Aminulloh

MEPNews.id —- Wajah bopeng pendidikan di negeri ini tak juga mulus. Meski dari tahun ke tahun anggaran dari APBN maupun APBD terus naik tajam.

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan dana pendidikan sebesar Rp 444,13 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Betulkah dana besar itu solusi satu-satunya bagi kemajuan pendidikan?

Dikutip dari laman Setkab.go.id, Senin (8/1/2018) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN 2018, pemerintah mengalokasikan Rp 444,13 triliun untuk pendidikan dari total anggaran belanja senilai Rp 2.220 triliun di 2018.

Anggaran pendidikan tersebut mengalir untuk pemerintah pusat sebesar Rp 149,68 triliun, melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 279,45 triliun, dan anggaran pendidikan melalui pembiayaan sebesar Rp 15 triliun.

Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 149,68 triliun tersebar di 20 kementerian/lembaga (K/L), antara lain Rp 145,96 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp 3,72 triliun masuk di BA BUN.

Dari 20 K/L yang mengalokasikan anggaran pendidikan, Kementerian Agama (Kemenag) memperoleh alokasi terbesar, yaitu Rp 52,68 triliun. Disusul oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebesar Rp 40,39 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebesar Rp 40,09 triliun.

Menuju Perubahan

Sejumlah reformasi telah dan sedang dilakukan jajaran Kemendikbud, Kemenag dan Kemenristek Dikti. Sejumlah program digelar. Tapi kayaknya ada pertanyaan besar, darimana membenahi pendidikan negeri ini dimulai ? Kenapa begitu sulit ?

Di level pendidikan Dasar dan Menengah misalnya, Pergantian kurikulum adalah jawaban besarnya. Sejak Mendiknas Moh Nuh, lanjut Mendikbud Anies Baswedan perbaikan kurikulum dilakukan. Zaman Pak Nuh, karena perubahan Kurikulum mulai dilakukan, ratusan miliar bahkan Trilyunan dana digelontor untuk perubahan buku, upgrading guru dan sistem.

Betulkan kemudian ada perubahan kemajuan yang berarti ? Ternyata tidak signifikan dibanding dana dan energi yang dikeluarkan. Tampak ada sesuatu yang “terlanjur salah” terjadi. Dana besar dan fasilitas ternyata tidak mampu mengatasi rendahnya kualitas pendidikan di negeri ini.

Lihatlah hasil Survey PISA. Indonesia berada di papan bawah, di atas Brasil, Peru, Lebanon, Tunisia, Kosovo, Aljazair, dan Republik Dominika. Sementara Singapura menempati urutan teratas dalam survei pendidikan di 72 negara yang dilakukan Program Penilaian Siswa Internasional (PISA), yang hasilnya diumumkan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Survei PISA yang sangat bergengsi ini menguji kemampuan siswa usia 15 tahun di bidang sains, matematika, dan membaca. Jumlah keseluruhan siswa yang mengikuti survei ini mencapai lebih dari setengah juta orang.

Keterangan yang dikeluarkan OECD dan PISA Desember 2017 menyebutkan bahwa sejak ambil bagian dalam survei tahun 2000, Indonesia telah mengalami kemajuan ‘yang sangat luar biasa’.

Berawal dari Guru

Mendikbud Muhadjir Efendi dalam statemen awal 2018 menyebut. Akan melakukan perubahan dari guru. Karena dari gurulah pendidikan akan maju.

Persoalannya, guru mau diapakan lagi ? Akankah diwajibkan meningkatkan kualitas guru dengan jenjang kuliah lebih tinggi ? Akankan guru wajib mengikuti pelatihan kayak zaman Pak Nuh, menghabiskan dana miliaran rupiah ? Atau UKG diperketat dan diperbanyak ? Atau tunjangan dinaikkan lagi

Sebagai sahabat guru, dalam 8 tahun ini melewati lembaga saya MEPTraining Center penulis dipertemukan oleh Allah lebih dari 100 ribu guru di Indonesia. Izinkan saya memberi catatan beberapa hal :

Pertama, ada kesalahan sejarah, sejak zaman orba mulai membangun, memang tidak ada upaya masif dimana guru wajib membaca buku. Sehingga minat membaca dikalangan guru minim sampai hari ini.

Akibatnya, buku sebagai jendela dunia, pintu ilmu tak terjamah. Apapun informasi dan teori baru tentang pendidikan, diluar teks normatif formal, jarang terbaca. Masih untung guru yang kini berusia 50 tahun keatas, masih memiliki ajaran orangtuanya tentang disiplin, ketauladanan dan kewibawaan. Sehingga tanpa membaca buku, mereka bisa membaca perilaku orantuanya dulu.

Sementara Guru berusia 25 hingga 45 tahun yang sekarang ada di sekolah-sekolah, adalah generasi yang tidak suka membaca. Daya juang mencari ilmunya lemah —meski tidak semua seperti itu, karena masih banyak guru muda yang kreatif dan inovatif—-. Tidak suka membaca adalah salah satu indikator penghalang kemajuan.

Kedua, ketika penulis bertemu banyak guru dalam training Mindset Pembelajaran, Motivasi hingga pelatihan penulisan, ada sesuatu yang optimis sekaligus pesimis.

Optimis kalau melihat semangat dan keinginan guru berubah. Apalagi bisa berjumpa 2 atau 3 hari dalam kebersamaan untuk belajar. Adalah salah besar kalau ada yang menyebut guru tidak mau belajar kalau melihat fanta itu.

Namun ada juga pesimis, kalau Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota hanya mempertemukan kami 3 hingga 4 jam. Ini perjumpaan artifisial. Seolah-olah seminar, atau pelatihan. Dan sifatnya hanya formalitas, asal ada acara.

Ketiga, kalau guru usia 50 tahun keatas, penulis selama ini hanya menguatkan hatinya. Membuka lebar obyektifitasnya. Mengajak mereka menjadi ayah dan bunda bagi siswa zaman now yang berbeda banyak hal.

Maka, tidaklah tepat kalau memaksa guru senior ini untuk belajar kembali IT sebagai alat pembelajaran. Karena dijamin mereka lambat bisanya dan cepat lupanya. Selama ini kami hanya mengajak mereka memahami, mengetahui detail tentang IT agar bisa bekerjasama dengan guru muda atau muridnya.

Keempat, adalah sangat memprihatinkan kalau guru muda, usia 20 hingga 40 tahun tapi semangat belajarnya rendah. Tidak suka membaca buku, tidak ada keinginan maju, sehingga diam-diam mereka ketinggalan sama muridnya.

Penulis saksikan sendiri, banyak guru muda saat seminar asyik main gadget, tanpa ada keinginan menyerap ilmu dari narasumber. Sementara modal wibawa, kebersahajaan, ketauladan tidak mereka miliki sebagaimana guru senior. Bisa dibayangkan apa jadinya masa depan pendidikan kita. Meski penulis punya sahabat guru muda yang progesif, kreatif dan kutu buku. Tapi jumlahnya bisa dihitung jari dalam satu sekolah.

Atas dasar itulah, Mendikbud harus cermat kalau mau membuat program untuk guru. Sudah seharusnya berani keluar dari jalur mainstream dalam pola pelatihannya. Jangan normatif, terukur tapi artifisial.

Sudah seharusnya, Mendikbud mengundang para ” Trainer swasta”, aktivis pendidikan yang ada dilini bawah masyarakat untuk bersama workshop sebelum akhirnya menemukan pola yang tepat untuk melakukan perubahan pendidikan dari pintu guru.

Mendikbud tidak boleh hanya mengandalkan kepakaran seseorang karena titel, karena jabatan. Banyak orang hebat ditengah masyarakat yang diam-diam telah banyak melakukan pendidikan dan pelatihan guru, tanpa tergantung dana APBN. Jumlahnya puluhan bahkan ratusan tokoh di Indonesia.

Workshop bersama mereka adalah langkah awal sebelum melakukan pembenahan total terhadap guru dan dunia pendidikan di Indonesia. **

Penulis adalah Master Trainer Menebar Energi Positif.

Article Tags

Facebook Comments

POST A COMMENT.