Ketika “Air Keruh” Politik Masuk Wilayah Pendidikan

* Belajar dari Kasus “Pelajar Lamongan” dan Ahok

Oleh : Yusron Aminulloh
Inilah zaman keterbukaan. Zaman dimana aib bisa dibuka-buka dan sebaliknya kebenaran ditutup tutupi
MEPNews.id —SEORANG siswa SMA Negeri 3 Lamongan jadi lakon pekan lalu. Dia bukan siapa siapa. Hanya karena Ahok yang disebut sebut menjadi “pahlawan” bagi dirinya, ia menjadi obyek viralnya medsos.

Meski sudah diklarifikasi oleh jajaran Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Kepala SMA 3 Lamongan, public tampaknya masih terbela menjadi dua.

Satu sisi mempahlawankan Ahok dan menyalahkan pihak sekolah. Sementara sisi yang lain, menganggap ada politisasi kasus ini sehingga menjadi komiditas public.

Pada sisi “penggemar” Ahok, sang siswa ini dianggap korban. Meski sudah menerima ijazah tanpa biaya apapun, namun mereka beranggapan, tanpa “tekanan” tim ahok dan gerakan viral yang dilakukan, sudah pasti ijazah tidak diberikan dengan alasan masih punya sisa hutang uang gedung.

Sementara pada sisi Sekolah dan Dinas Pendidikan, yang salah adalah sang siswa yang tidak datang ke sekolah untuk jap jari. Minimal menanyakan ijazahnya. Justru datang dengan membawa orangnya Ahok.dalam alasan juara lomba.

Inilah perbedaan kepentingan yang akhirnya adu kebenaran subyektif.

Atas peristiwa ini, saya mencatat tiga hal ;

Pertama, politisi pendidikan, adalah sebuah keniscayaan. Zaman sudah campur aduk. Menjernihkan masalah pendidikan dari “air keruh” politik tidaklah mudah.

Lihatlah kasus “Pelajar Lamongan” ini, meski sudah diungkap hasil investigasi oleh jajaran Dinas Pendidikan Jatim, esoknya masih muncul pemberitaan bahwa tanpa Ahok, tak akan sehebat ini kepeduliaan Dikdis.

Kedua, harus jujur mengakui, bahwa sekolah dan dinas pendidikan ada salahnya. Lihatlah buntunya komunikasi antara siswa dan sekolah sampai ijazah tertahan cukup lama.

Bahwa betul mengambil ijazah tanpa biaya. Tapi ada problema “hutang” uang gedung ternyata dibiarkan tanpa ada solusi sampai 6 bulan, adalah sebuah fakta lemahnya manajemen kontrol.

Ketiga, ada setumpuk hikmah dalam peristiwa ini. Setidaknya harus menjadi pembelajaran bagi sekolah dan Dinas Pendidikan. Betapa tidak boleh pembenaran atas ketidakbenaran. Buntunya komunikasi dan “PR masalah” adalah sesuatu yang tidak boleh dibiarkan berlarut larut hingga ijazah tidak ditangan anak yang sudah lulus.

Masyarakat juga harus ambil hikmah. Betapa tidak boleh cepat ikut menghakimi yang belum tentu salah. Dan sebaliknya memuja-muja yang belum tentu benar.

Inilah zaman keterbukaan. Zaman dimana aib bisa dibuka dan sebaliknya kebenaran ditutup tutupi. ***

Penulis CEO MEP Institute

Facebook Comments

POST A COMMENT.