Menengok ‘Kursus Menikah’ di Malaysia

Oleh: Anggie Yalas

MEPNews.id – Orang Melayu di Malaysia memiliki tradisi budaya khas sebelum mereka menginjak tahap peresmian ikatan pernikahan. Tradisi ini berupa kursus menikah atau pra-perkahwinan. Sertifikat dari kursus ini bisa dipergunakan sebagai pelengkap syarat dokumen menikah.

Pemateri memberikan wawasan soal keluarga.

Pemateri memberikan wawasan soal keluarga.

Ada penelitian sosial yang disampaikan Roslelawati Abdullah dan Nordin Hussin dari Universiti Kebangsaan Malaysia, di Selangor. Mereka mengungkap, ketidakstabilan ‘perkahwinan’ masyarakat Melayu Terengganu pada periode 1950-1970 merupakan isu yang hangat diperbincangkan.

Memasuki 1948, angka perceraian

Peserta kursus, kebetulan, didominasi kaum perempuan.

Peserta kursus, kebetulan, didominasi kaum perempuan.

untuk masyarakat Terengganu mencapai 71,27%. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka perceraian masyarakat pesisir timur seperti Selangor dan Perak, yang masing-masing hanya 36,29% dan 45,61%. Memasuki 2015, kasus perceraian masih menjadi isu hangat di Terengganu. Setidaknya, 156 kasus perceraian diterima Kantor Kehakiman Syariah Malaysia.

Senyum merekah usai ikut kursus pra-nikah.

Senyum merekah usai ikut kursus pra-nikah.

Maka, kursus pra-perkahwinan menjadi bentuk solusi untuk menekan angka perceraian di Terengganu.

Pada 13-14 Oktober 2017, empat mahasiswi Universiti Sultan Zainal Abidin (Unisza) Terengganu mengikuti kursus kahwin dua hari. Farihah, Fasyida, Illi, dan Sasya, mengungkapkan materi yang diperbincangkan dalam kursus adalah seputar kehidupan pernikahan. Antara lain; jenis-jenis talak, penyesuaian suami-isteri pada awal pernikahan, hingga hubungan pernikahan yang ideal.

Fasyida mengatakan, “Kursus pra-perkahwinan ini memerlukan biaya RM55 (sekitar Rp.165.000,00). Peserta kursus umumnya perempuan.”

Illi menambahkan, sebenarnya biaya yang dikenakan secara general hanya RM50. Sebenarnya, kursus pra-perkahwinan diperuntukkan laki-laki dan perempuan. Masing-masing memerlukan sertifikat sebagai syarat untuk melengkapi dokumen pengajuan pernikahan nantinya.

“Harusnya, kursus seperti ini tidak cukup apabila dilakukan hanya dua hari. Beberapa materi yang disampaikan perlu pendalaman lebih, seperti hukum talak,” kata Illi.

Pengalaman yang dirasakan usai mengikuti kursus pra-perkahwinan ini pun berbeda. Fasyida, yang sudah sudah dalam tahap tunangan, merasa lebih mantap memasuki kehidupan pernikahan. Farihah, Illi dan Syasya, yang belum memiliki pasangan, memiliki pandangan lebih luas mengenai kursus yang telah diikuti.

Setelah mengikuti kursus ini, Illi berpendapat pernikahan bukan perkara mudah. “Komitmen itu sangat penting. Toleransi tinggi antara laki-laki dan perempuan menjadi kunci bagi hubungan pernikahan yang harmonis.”

Sasya mengatakan, meskipun masih belum memiliki pasangan, pengetahuan mengenai pernikahan dapat menjadi referensi dalam memilih pasangan ideal. “Saya menyadari, hubungan pernikahan itu tidak sederhana.”

Farihah bisa menyadari dominasi kaum perempuan yang menghadiri kursus pra-perkahwinan. Tetapi itu tidak membuktikan minimnya keseriusan kaum laki-laki untuk pengetahuan pernikahan. Peserta laki-laki, yang ikut kursus bersama Farihah dan yang lain, cukup antusias dan serius mencatat informasi yang disampaikan representatif. Terlebih, laki-laki yang disukai Farihah juga mengikuti kursus.

Disampaikan Natasia Maiza, berdasarkan arsip Jabatan Agama Islam Negeri Johor, kursus pra-perkahwinan setidaknya diikuti pihak laki-laki dan perempuan minimal satu bulan sebelum pernikahan. Usia maksimal ikut kursus adalah 45 tahun bagi laki-laki dan 40 tahun bagi perempuan.

Syarat penyertaan sertifikat kursus pra-perkahwinan untuk melengkapi dokumen pengajuan pernikahan juga diungkap media informasi thevocket.com.

Pengalaman Syasya, Fasyida, Farihah, dan Illi mengenai kursus pra-perkahwinan dapat menjadi acuan bagi masalah perceraian yang terjadi setidaknya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Berdasarkan penelitian Mark Cammak dari Southwestern School of Law-Los Angeles, Amerika Serikat, angka perceraian di Asia Tenggara paling tinggi di dunia pada tahun 1950. Pada 2015, angka perceraian masih terbilang tinggi. Mungkin kursus seperti yang dilakukan Malaysia dapat menjadi alternatif solusi pemerintah. Namun, tentu saja harus dilakukan proses trial-and-error sebelum masuk pada proses kebijakan.

Facebook Comments

POST A COMMENT.